Terancam Bangkrut karena Utang, Sri Lanka Minta Tolong China, India, hingga IMF

Demonstran unjuk rasa di dalam Gedung Presiden, setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri, di Kolombo, Sri Lanka, Sabtu (9/7). Foto: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

Sri Lanka di ujung tanduk. Negara berpenduduk 22 juta orang ini tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir, gara-gara jebakan utang, salah satunya dari China.

Pemerintahan Xi Jinping pun menawarkan bantuan ke Sri Lanka untuk menunda pembayaran alias moratorium utang.

China EximBank menulis surat ke IMF bahwa mereka akan memberikan perpanjangan pembayaran utang yang jatuh tempo pada 2022 dan 2023 sebagai tindakan darurat segera, berdasarkan permintaan Sri Lanka. Bantuan itu diberikan atas permintaan Sri Lanka ke China.

Mereka juga mendorong agar Sri Lanka bisa mendapatkan pinjaman USD 2,9 miliar atau setara Rp 43,1 triliun dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Namun, surat China yang dikirim ke Kementerian Keuangan pada Kamis (19/1), itu mungkin tidak cukup bagi Sri Lanka untuk segera mendapatkan pinjaman dana darurat dari IMF.

China EximBank juga mengatakan ingin mempercepat proses negosiasi dengan Sri Lanka mengenai perlakuan utang jangka menengah dan panjang dalam hal ini. Menurut data IMF, pada akhir 2020, Sri Lanka berutang kepada China EximBank senilai USD 2,83 miliar atau 3,5 persen dari utang luar negeri negara tersebut.

Secara total, Sri Lanka berutang kepada pemberi pinjaman China sebesar USD 7,4 miliar, atau hampir seperlima dari utang luar negeri publik, pada akhir tahun 2022, menurut perhitungan Inisiatif Riset China Afrika.

India juga menyatakan dukungannya ke Sri Lanka. Negeri Bollywood itu juga memberikan keringanan pembayaran utang. Tapi India juga butuh dukungan China untuk mencapai kesepakatan akhir itu ke pemberi pinjaman global.

Dalam surat yang langsung ditujukan kepada IMF, India mengatakan bahwa pembiayaan atau keringanan utang yang diberikan oleh Bank Ekspor-Impor India akan konsisten dengan pemulihan keberlanjutan utang di bawah program yang didukung IMF, pekan lalu.

Sumber pemerintah lainnya mengatakan bahwa Sri Lanka kemungkinan akan membagikan surat China dengan IMF dan meminta pendapat mereka tentang isinya untuk mengukur apakah diperlukan jaminan yang lebih kuat.

Jika dibandingkan dari surat-surat tersebut, India lebih komprehensif dalam mengakui parameter restrukturisasi utang dari IMF untuk negara-negara berpenghasilan menengah seperti Sri Lanka. Sementara itu, surat China hanya menunjuk pada pembangunan kembali cadangan devisa yang menjadi kunci bagi Sri Lanka tanpa referensi rasio utang dan kebutuhan pembiayaan.

Warga antre untuk membeli minyak tanah demi keperluan rumah tangga di sebuah stasiun pasokan minyak tanah di Kolombo, Sri Lanka, Kamis (26/5/2022). Foto: Ishara S. Kodikara/AFP

"Fakta bahwa surat China dapat diterima oleh IMF akan diawasi dengan sangat ketat oleh semua kreditur swasta," kata salah satu sumber.

Negara-negara Barat seperti AS dan pemberi pinjaman multilateral menekan Beijing untuk menawarkan keringanan utang kepada negara-negara berkembang yang sedang kesulitan, dan telah mengkritik Beijing karena kemajuannya yang lambat. Namun, berdasarkan laporan dari media Zambia, China dapat lebih proaktif.

Kepala IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan pemberi pinjaman telah mencapai kesepakatan prinsip dengan China untuk restrukturisasi utang Sri Lanka.

Menurut Georgieva, China secara de facto akan menerima pengurangan NPV (net present value) berdasarkan peregangan jatuh tempo yang signifikan dan pengurangan bunga. Kepala Bank Sentral Sri Lanka, P. Nandalal Weerasinghe, berharap negaranya bisa segera mendapatkan keringanan utang, paling tidak selesai dalam enam bulan.