3 Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM

Ilustrasi menyampaikan pendapat di muka umum adalah salah satu contoh hak asasi manusia. Foto: Pexels.com

Upaya pemerintah dalam penegakan HAM salah satunya adalah membentuk komisi nasional HAM. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia.

Hak ini bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Karena itulah hak asasi tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara.

Lantas, apa saja jenis hak asasi manusia dan upaya pemerintah dalam menegakan HAM di Indonesia?

Jenis-jenis HAM

Mengutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas X oleh Retno Listyarti dkk., berikut adalah jenis HAM beserta contohnya.

Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM

Ilustrasi menyampaikan pendapat dalam musyawarah adalah salah satu contoh hak asasi manusia. Foto: Pexels.

Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam melakukan penegakan HAM. Apa saja upaya tersebut? Untuk mengetahuinya simak tulisan di bawah ini yang bersumber dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C SMA/MA Kelas XI karangan Yetty Purdiantari

a. Pembentukan Komnas HAM

Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga independen yang memiliki fungsi untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM didirikan pada 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50 tahun 1993.

Pada pelaksanaannya, setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar dapat mengadukan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM. Lembaga ini memiliki beberapa wewenang, antara lain:

b. Pembentukan Instrumen HAM

Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen ini berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM.

Tujuan dari instrumen HAM yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan arahan yang jelas dalam penegakan HAM. Menyadur dari laman resmi Komnas HAM, berikut adalah acuan instrumen yang berkaitan dengan HAM:

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000.

Adapun tujuan adanya pengadilan HAM yaitu agar dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Tak hanya itu, pembentukan pengadilan ini dapat menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.

(ZHR)