30 Contoh Soal SKB CPNS Kemenkumham 2024 dan Jawabannya

Ilustrasi mengerjakan contoh soal SKB CPNS Kemenkumham 2024. Foto: ANTARA

Contoh soal SKB CPNS Kemenkumham 2024 di artikel ini dapat dijadikan gambaran dan bahan belajar sebelum tes dilakukan. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah tahapan yang harus diikuti peserta seleksi CPNS setelah dinyatakan lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Tahapan SKB bertujuan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik peserta, berupa pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dengan tes ini, akan terlihat kompetensi peserta apakah sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Simak artikel ini untuk sederet contoh soal SKB CPNS Kemenkumham 2024 dan jawabannya.

Contoh Soal SKB CPNS Kemenkumham 2024

Ilustrasi mengerjakan contoh soal SKB CPNS Kemenkumham 2024. Foto: Unsplash

Menurut Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-323 Tentang Pengadaan CPNS Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2024, SKB Kemenkumham 2024 diberi bobot 60 persen dari total nilai akhir. Pada tahapan ini, tes yang dilakukan peserta terdiri dari:

Berikut ini beberapa contoh soal SKB CPNS Kemenkumham 2024 yang bisa dijadikan bahan belajar, dirangkum dari buku Super DIKTAT CPNS 2019-2020 oleh Tim Kompas Ilmu dan sumber lainnya:

1. Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah…

A. Wewenang fraksi yang terbesar di MPR

B. Usul DPR yang disampaikan kepada MPR

C. Tugas MPR yang dinyatakan dalam UUD 1945

D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara

Jawaban: B

2. Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer adalah…

A. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin

B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa

C. Pemerintah tidak dibayangi dengan adanya krisis cabinet

D. Pemerintah selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR

Jawaban: A

3. UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan untuk memilih…

A. Anggota DPR/MPR, DPR

B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD

C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, presiden

D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kota kabupaten

Jawaban: D

4. Tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah…

A. Hasil buah pikir wakil rakyat

B. Melakukan perubahan tertulis

C. Pembuatan undang-undang baru

D. Penyesuaian dengan keadaan terbaru

Jawaban: D

5. Kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 meliputi...

A. Berhak atas pekerjaan

B. Memajukan kebudayaan

C. Hak mendapat pendidikan

D. Fakir miskin dan anak terlantar

Jawaban: D

6. Kehilangan kewarganegaraan menurut UU No. 62 tahun 1958 dapat disebabkan oleh…

A. Memiliki paspor dari negara lain

B. Menyimpan kekayaan di luar negeri

C. Mendirikan perusahaan di luar negeri

D. Menetap dalam waktu yang lama di luar negeri

Jawaban: D

7. Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui…

A. Perjanjian, traktat, dan ratifikasi

B. Perjanjian, pendahuluan, dan traktat

C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi

D. Perundingan, ratifikasi, dan penandatanganan

Jawaban: D

8. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika yang dikenal dengan teori pemisah kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan…

A. Presiden dalam kekuasaan DPR

B. DPR dalam kekuasaan presiden

C. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung

D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan presiden

Jawaban: A

9. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh…

A. Presiden

B. Menteri

C. Mahkamah Agung

D. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: A

10. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah…

A. Pelaksana negara tertinggi

B. Pemegang kedaulatan negara

C. Pelaksanaan pemerintah negara tertinggi

D. Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat

Jawaban: B

Baca Juga: 30 Contoh Soal SKB CPNS 2024 untuk Berbagai Formasi

11. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dikategorisasikan ke dalam empat pokok. Pokok pikiran kedua adalah bahwa…

A. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

B. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

C. Negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan

D. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 

Jawaban: A

12. Secara harfiah, ideologi diartikan…

A. Ilmu tentang idea

B. Ilmu tentang cita-cita

C. Ilmu tentang gagasan atau buah pikiran

D. Semua jawaban benar 

Jawaban: D

13. Hubungan kausal – organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 terkandung empat hubungan seperti di bawah ini, kecuali…

A. Ditetapkannya dasar Negara Pancasila

B. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik

C. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat

D. Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila

Jawaban: D

14. Setiap produk hukum yang dihasilkan di Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum tercantum pada…

A. TAP MPR NO. V/MPR/1973

B. TAP MPR NO. ll/MPR/1978

C. TAP MPR NO. I V/MPR/1978

D. TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 

Jawaban: D

15. Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem filsafat bila…

A. Sila-sila Pancasila itu harus kita lihat sebagai satu rangkaian kesatuan

B. Harus kita pahami sebagai totalitas

C. Susunan dan bentuknya hierarkis piramidal

D. Semua jawaban benar 

Jawaban: D

16. Apa yang dimaksud dengan asas "presumption of innocence"?

A. Setiap orang dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah

B. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah

C. Tahanan harus dibebaskan setelah 30 hari penahanan

D. Penjaga tahanan harus menduga semua tahanan bersalah

Jawaban: B

17. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah…

A. Pelaksana negara tertinggi

B. Pemegang kedaulatan negara

C. Pelaksanaan pemerintah negara tertinggi

D. Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat

Jawaban: B

18. Kapan Penjaga Tahanan wajib melaporkan setiap kejadian penting di penjara?

A. Hanya jika diminta oleh atasan

B. Setiap kali kejadian terjadi

C. Seminggu sekali

D. Saat narapidana mengeluh

Jawaban: B

19. Apa fungsi utama Penjaga Tahanan di lembaga pemasyarakatan?

A. Melakukan pengawasan terhadap narapidana

B. Menyediakan makanan untuk tahanan

C. Menyusun laporan administrasi

D. Memberikan pembinaan moral kepada tahanan

Jawaban: A

20. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh…

A. Presiden

B. Menteri

C. Mahkamah Agung

D. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: A

21. Semacam keadilan di mana setiap orang mendapatkan apa yang disebut dengan benar …

A. Justitia Commutativa

B. Justitia Distributiva

C. Lex Generalis

D. Lex spesialis

Jawaban: B

22. Definisi ius constutum adalah:

A. Peraturan menetapkan hak dan kewajiban

B. Hukum masih perlu ditentukan

C. Cara menggunakan hak dan kewajiban dalam sengketa atau pelanggaran hukum

D. Hukum saat ini di suatu tempat atau negara

Jawaban: D 

23. Dalam paham filsafat Pancasila harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni…

A. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar

B. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi

C. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat dan tercermin pada mental dan batin pelaku

D. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari

Jawaban: C

24. Berapa lama masa kerja CPNS sebelum bisa menjadi PNS di Kemenkumham?

A. 1 tahun

B. 2 tahun

C. 3 tahun

D. 4 tahun

Jawaban: B

25. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat Negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang terakumulasi pada…

A. Ma Lima

B. Bhinneka Tunggal Ika

C. Tri Prakara

D. Gotong royong

Jawaban: B

26. UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan untuk memilih…

A. Anggota DPR/MPR, DPR

B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD

C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, presiden

D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kota kabupaten

Jawaban: D

27. Apa tujuan utama dari pembinaan narapidana di dalam penjara?

A. Mengisolasi narapidana dari masyarakat

B. Meningkatkan keterampilan narapidana untuk kehidupan setelah penjara

C. Menjaga ketertiban di dalam penjara

D. Meningkatkan keamanan penjara

Jawaban: B

28. Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer adalah…

A. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin

B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa

C. Pemerintah tidak dibayangi dengan adanya krisis cabinet

D. Pemerintah selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR

Jawaban: A

29. Salah satu prinsip dasar pemasyarakatan adalah:

A. Penindasan terhadap narapidana

B. Perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana

C. Pengasingan narapidana dari masyarakat

D. Pemisahan narapidana berdasarkan umur

Jawaban: B

30. Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah…

A. Wewenang fraksi yang terbesar di MPR

B. Usul DPR yang disampaikan kepada MPR

C. Tugas MPR yang dinyatakan dalam UUD 1945

D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara

Jawaban: B

(NSF)