5 Keberhasilan Kabinet Sukiman di Awal Kemerdekaan RI
Menyajikan beragam informasi terbaru, terkini dan mengedukasi.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Kabar Harian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDaftar isi
Daftar isi
Daftar isi
Keberhasilan Kabinet Sukiman menjadi salah satu hal yang dapat dipelajari dalam sejarah politik Indonesia di awal kemerdekaan. Kabinet ini dibentuk pada saat Indonesia menganut demokrasi liberal pada periode tahun 1950-1969 dengan sistem kabinet parlementer.
Pemerintahan ini diselenggarakan oleh sebuah kabinet yang dipimpin seorang perdana menteri. Menurut buku UUD 45 & Perubahannya oleh Redaksi Kawan Pustaka, Kabinet Sukiman dimulai pada 27 April 1951 dengan Perdana Menteri Dr. Sukiman W dan Wakilnya Suwirjo.
Selain keberhasilan Kabinet Sukiman, artikel ini juga akan mengungkap program kerja dan beberapa masalah yang dihadapi pada saat kabinet berlangsung. Simak artikel ini sampai selesai untuk mengetahui informasinya secara lengkap.
Keberhasilan Kabinet Sukiman
Dikutip dari buku Sejarah 3+ terbitan Yudhistira Ghalia Indonesia, kabinet Sukiman menjadi terkenal setelah melakukan penangkapan terhadap sisa pemberontakan PKI Madiun di Jakarta dan Medan.
Selain keberhasilan tersebut, ada beberapa prestasi yang berhasil dicapai saat kabinet ini berlangsung. Beberapa di antaranya, yaitu:
1. Memperhatikan Buruh dan Pekerja
Berdasarkan buku Politik Perubahan Era Demokrasi Liberal 1950-an oleh Jafar Suryomenggolo, Kabinet Sukiman mulai membahas kesejahteraan buruh dan pekerja. Salah satunya pemberian THR atau Tunjangan Hari Raya.
Pembahasan tersebut terjadi setelah adanya pemogokan liar atas berlakunya Undang-Undang Darurat 1951 yang menyudutkan pihak buruh. Namun, pelaksanaan dari program kesejahteraan buruh dan pekerja yang direncanakan tak berjalan seperti yang diharapkan.
Ini karena THR hanya didapatkan oleh kalangan pamong praja atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Buruh hanya mendapat upah minimum, sedangkan THR buruh baru didapatkan pada 1996 setelah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya.
2. Memperhatikan Usaha Kecil
Selain memberikan perhatian kepada buruh dan pekerja, pemerintahan Kabinet Sukiman juga melanjutkan program yang sudah berjalan sejak Kabinet Natsir, yakni program pemberian bantuan modal usaha kecil.
Tujuan dari program ini, yakni meningkatkan perekonomian nasional. Selain memberi modal, Kabinet Sukiman juga membuka peluang ekspor impor dan kebutuhan usaha demi meningkatkan kinerja distribusi barang dan jasa dan meningkatkan devisa negara.
3. Memperluas Pendidikan
Selain dalam bidang ekonomi, Kabinet Sukiman juga menaruh perhatian lebih pada bidang pendidikan. Pada era kabinet ini, Indonesia mulai membangun universitas baru beserta jenjang pendidikan di berbagai tingkat. Selain itu, universitas yang sudah ada diperluas dengan menambah fakultas baru.
4. Mempersiapkan Pemilihan Umum dan Politik Luar Negeri
Kabinet Sukiman juga memiliki prestasi di bidang politik. Beberapa di antaranya, yaitu melakukan persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memiliki program untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Memperbarui hukum Agraria
Kabinet Sukiman juga berhasil memperbaiki hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani seperti membuat peraturan kepemilikan tanah, hak usaha, hak sewa, dan lain-lain.
Baca Juga: Sejarah Kabinet Burhanudin Harahap dan Program Kerjanya
Program Kerja Kabinet Sukiman
Tentunya keberhasilan di atas tak luput dari berbagai program kerja yang menjadi visi dan misi untuk menjalankan pemerintahan. Mengutip buku Bahan Pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia VI oleh Syarifuddin, berikut program kerja yang dijalankan oleh Kabinet Sukiman:
Menegakkan negara hukum guna menjamin keamanan dan ketentraman.
Membuat dan melaksankakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan seosial ekonomi rakyat, dan memperbaiki hukum agrarian sesuai dengan kepentingan petani.
Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum serta mempercepat terlaksana otonomi daerah.
Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan penetapan upah minimum.
Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI.
Anggota Menteri Kabinet Sukiman Suwirjo
Dikutip dari buku UUD 45 & Perubahannya oleh Redaksi Kawan Pustaka, berikut nama-nama menteri yang menjabat saat kabinet Sukiman Suwirjo berlangsung:
Perdana Menteri: Dr. Sukiman W
Wakil Perdana Menteri: Suwirjo
Menteri Luar Negeri: Mr. A. Subardjo
Menteri Dalam Negeri: Mr. Ishka Tjokroadisurjo
Menteri Pertahanan: Sewaka
Menteri Kehakiman: Mr. M. Yamin.
Menteri Penerangan: A. Mononutu
Menteri Keuangan: Mr. Jusuf Wibisono
Menteri Pertanian: Ir. Suwarto.
Menteri Perdaganagan & Perindustrian: Mr. Sujono Hadinoto
Menteri Perhubungan: Ir. Djuanda
Menteri Pekerjaan umum: Ir. Ukar Bratakusumah
Menteri Perburuhan: Ir. Tedjasukmana
Menteri Sosial: Dr. Sjamsuddin
Menteri PP & K: Mr. Wongsonegoro
Menteri Agama: K.H Wachid Hasjim
Menteri Kesehatan: Dr. J. Leimena
Menteri Urusan Umum: M.A, Pellaupessy
Menteri Urusan Pegawai: Suroso
Menteri Urusan Agararia: Mr. Gondokusumo
Penyimpangan dan Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman
Meski mendapat dukungan yang luas dari parlemen pemerintahan, kenyataannya Kabinet Sukiman masih mendapat banyak hal yang mempersulit gerakan.
Mengutip buku Sejarah oleh Nana Supriatna, salah satu yang mempersempit gerak kabinet adalah adanya tindakan yang sifatnya menyimpang dari apa yang digariskan.
Salah satu contohnya adalah tindakan dari Menteri Luar Negeri Ishak dari partai PNI yang mengeluarkan intruksi supaya meniadakan DPRD yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1950.
Mengutip buku Sejarah Nasional Indonesia oleh Marwati Djoened Poesponegoro, masalah penyimpangan lain yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet Sukiman ialah mosi Sunario, salah satu anggota partai PNI yang menuntut semua perjanjian bersifat internasional harus disahkan oleh parlemen.
Munculnya mosi Sunario dilatarbelakangi oleh perjanjian Mutual Security Act (MSA) yang ditandatangani oleh menteri luar negeri Ahmad Subarjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat tanpa konsultasi dengan menteri pertahanan maupun pimpinan Angkatan Perang Indonesia.
Isi perjanjian itu adalah bantuan ekonomi dan persenjataan Amerika Serikat kepada Indonesia. Selain itu, perjanjian tersebut menuntut Indonesia harus memerhatikan kepentingan-kepentingan Amerika.
Akibatnya, banyak kalangan yang menafsirkan bahwa Indonesia memihak blok Barat. Tentunya, hal ini bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berhaluan bebas aktif.
Terungkapnya masalah tersebut, membuat PNI dan beberapa partai menuntut agar kabinet Sukiman mengembalikan mandat pemerintahan kepada Presiden. Akibat penyimpangan ini pula, menteri luar negeri Ahmad Subardjo harus mengundurkan diri.
Jatuhnya Kabinet Sukiman juga disebabkan oleh adanya ketidakharmonisan hubungan kabinet dengan militer. Selain itu, di kalangan masyarakat mulai terdengar adanya krisis moral yang ditandai adanya korupsi di kalangan pejabat pemerintahan.
Hal tersebut ditandai dari kegemaran penggunaan barang-barang oleh pejabat, sedangkan harga beras dan sembako lainnya mulai meningkat. Akhirnya, pada 23 Februari 1952, Sukiman memutuskan untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
(IPT)