Hakikat Demokrasi: Pengertian dan Jenis-jenisnya

Ilustrasi memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai hakikat demokrasi. Foto: Pexels.com

Hakikat demokrasi terletak pada upaya menempatkan kekuasaan politik tertinggi pada rakyat. Istilah demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Menyadur dari Bahan Ajar Demokrasi oleh Dwi Sulisworo dkk., hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people).

Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang diakui merupakan pemerintahan yang telah mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Hal tersebut sangat penting bagi pemerintah karena akan membantu menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

Pemerintahan oleh rakyat artinya pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan karena dorongan sendiri. Pengawasan dilakukan oleh rakyat bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat. Atau bisa juga dilakukan secara tidak langsung melalui DPR.

3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah wajib menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya.

Penggolongan Demokrasi

Ilustrasi berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan hakikat berdemokrasi. Foto: Pexels.com

Keanekaragaman pemahaman hakikat demokrasi digolongkan menjadi tiga sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Berikut penjelasannya menurut Drs. Hasim. M., dalam Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI.

A. Berdasarkan deologi

Sistem politik demokrasi berdasarkan sudut pandang ideologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Demokrasi konstitusional

Ciri dari demokrasi konstitusional yakni kekuasaan pemerintah terbatas. Pada sistem ini pemerintah tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

2) Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar.

B. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Sistem politik demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Demokrasi langsung

Dalam sistem ini rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi langsung bisa berjalan jika negara memiliki jumlah penduduk sedikit dan berwilayah kecil.

2) Demokrasi perwakilan

Demokrasi perwakilan saat ini banyak dipilih dan digunakan karena jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem demokrasi langsung. Pada demokrasi ini, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen.

3. Demokrasi perwakilan sistem referendum

Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam pelaksanaannya, rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Namun, lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

C. Berdasarkan titik perhatian

Sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam berdasarkan titik perhatiannya, yaitu:

1) Demokrasi formal

Demokrasi formal sangat menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai usaha untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Pada demokrasi ini, semua orang memiliki derajat dan hak yang sama.

2) Demokrasi material

Demokrasi material menitikberatkan upaya yang dapat menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang menjadi perhatian bahkan terkadang dihilangkan.

3) Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang mengolaborasikan kebaikan dan membuang keburukan pada demokrasi formal maupun demokrasi material. Pada sistem ini persamaan derajat dan hak setiap warga diakui. Namun, demi kesejahteraan bersama seluruh aktivitas rakyat dibatasi.

(ZHR)