Kebijakan Ekonomi Makro: Tujuan dan Bentuknya

Ilustrasi kebijakan ekonomi makro. Foto: Reuters.com

Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif dan kestabilan perekonomian, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ini dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan swasta yang ada di setiap negara. Pemerintah berperan sebagai regulatornya, sementara pihak swasta sebagai pelaksananya.

Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro

Dengan mengambil kebijakan ekonomi makro, pemerintah menargetkan enam tujuan. Menyadur dari Modul Ajar Teori Ekonomi Makro yang ditulis Elisabet Tambunan, berikut tujuan-tujuannya.

1. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi

Apa yang dapat dilakukan oleh negara dalam hal ini ialah mengurangi tingkat pengangguran sampai pada tingkat yang moderat. Kondisi ini dapat tercipta ketika semua lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah atau swasta terisi penuh oleh para pencari kerja.

2. Kapasitas produksi nasional yang tinggi

Untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan dengan cara menaikkan produktivitas masyarakat dan mengembangkan teknologi (pemberdayaan sumber daya).

3. Tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Tingkat pendapatan perkapita merupakan perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disebabkan oleh tingginya pendapatan nasional yang relatif. Melainkan seberapa besar produktivitas penduduk suatu negara mampu meningkatkan pendapatannya secara kumulatif.

Ilustrasi kebijakan ekonomi makro. Foto: Unsplash.com

4. Keadaan perekonomian yang stabil

Kestabilan yang diharapkan dalam perekonomian adalah kestabilan dalam hal tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan kestabilan pada tingkat harga-harga barang secara umum.

5. Neraca pembayaran luar negeri yang seimbang

Dari segi tinjauan ekonomi murni, neraca pembayaran yang surplus dan defisit umumnya tidak diinginkan oleh pemerintah suatu negara. Neraca pembayaran yang surplus menyebabkan penawaran devisa lebih banyak di dalam negeri dan akan menyebabkan nilai tukar mata uang lokal di dalam negeri menjadai lebih mahal.

Sedangkan bila neraca pembayaran defisit berarti jumlah penawaran devisa di dalam negeri semakin sedikit. Hal ini akan berdampak pada semakin turunnya nilai mata uang lokal terhadap devisa tersebut.

6. Distribusi pendapatan yang merata

Dengan meratanya pembagian pendapatan, diharapkan tingkat konsumsi masyarakat juga relatif lebih baik. Pada muaranya diharapkan akan terjadi kehidupan yang tidak bertendensi pada keresahan dan kerusuhan sosial.

Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi Makro

Mengutip dari Modul Teori Ekonomi Makro oleh Veritia dkk., berdasar penyelesaian masalah dan tujuannya, pemerintah membagi kebijakan ekonomi makro menjadi berikut ini:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Tujuannya, memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

3. Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelum ini dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan.

(AMP)