Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi Makro dan Mikro

Ilustrasi data perekonomian di Indonesia. Foto: Pexels.com

Kebijakan ekonomi pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh pasar, konsumen, maupun produsen. Selain itu, dapat mendukung pemerataan ekonomi masyarakat.

Kebijakan ekonomi pemerintah merupakan tindakan pemerintah di suatu suatu negara dalam menetapkan keputusan di bidang ekonomi.

Kebijakan Ekonomi Mikro

Menurut jurnal Konsep Dasar Ekonomi Mikro oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi.

Ekonomi mikro juga membahas mengenai perilaku konsumen dan produsen, serta penentuan harga pasar dan kuantitas produk yang dijual di dalam pasar.

Kegiatan ekonomi mikro umumnya mengacu ke ruang lingkup yang lebih kecil, misalnya, rumah tangga, perusahaan, dan pasar.

Contoh ekonomi mikro yang paling sering kita temui adalah interaksi jual beli di pasar antara konsumen dan produsen.

Ilustrasi pasar. Foto: Pexels.com

Berikut jenis-jenis kebijakan ekonomi pemerintah secara mikro, menurut laman resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng Kecamatan Sukasada.

1. Penetapan harga minimum

Penetapan harga minimum merupakan intervensi kebijakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Penetapan harga juga bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian.

Contoh nyata yang sering ditemukan adalah banyak hasil pertanian yang dibeli dengan harga terlalu rendah untuk dapat dijual kembali. Hal ini tentu sangat merugikan petani yang sudah menanam.

Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan harga minimum dengan cara membeli hasil pertanian melalui Badan Usaha Logistik (Bulog). Setelah itu, hasil pertanian akan didistribusikan lagi ke pasar yang lebih luas jangkauan konsumennya.

2. Penetapan harga maksimum

Penetapan harga maksimum atau biasa dikenal dengan harga eceran tertinggi (HET) dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan jika terdapat harga pasar yang dianggap terlalu tinggi dan di luar batas daya beli konsumen.

Dengan begitu, penjual tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga di atas harga maksimum. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan tarif transportasi umum.

Kebijakan Ekonomi Makro

Menurut buku Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro oleh Imelda Sari, ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang berfokus mempelajari mekanisme perekonomian secara menyeluruh.

Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah positif.

Pembahasan dalam kebijakan ekonomi makro tidak hanya tentang perusahaan, melainkan seluruh variabel ekonomi. Misalnya seperti pendapatan nasional, kesempatan kerja, jumlah uang yang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga neraca pembayaran internasional.

Berikut bentuk-bentuk kebijakan ekonomi pemerintah secara makro, menurut Jurnal Instrumen Kebijakan Makroekonomi dalam Memengaruhi Output yang ditulis oleh Yunisvita.

1. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal demi mencapai stabilitas ekonomi suatu negara.

2. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengarahkan perekonomian menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

3. Kebijakan segi penawaran

Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan yang berfokus pada penawaran agregat dengan upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial sebuah perekonomian.

(FNS)