Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi: Fiskal hingga Perdagangan Internasional

Kabar Harian
Menyajikan beragam informasi terbaru, terkini dan mengedukasi.
Konten dari Pengguna
25 November 2021 18:56 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Kabar Harian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi adalah sejumlah aturan, penetapan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara. Foto: Ronny S.
zoom-in-whitePerbesar
Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi adalah sejumlah aturan, penetapan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara. Foto: Ronny S.
ADVERTISEMENT
Ada banyak jenis kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut ialah untuk mengatur sistem perekonomian suatu negara sehingga dapat mencapai kemakmuran.
ADVERTISEMENT
Kebijakan ekonomi secara umum mencakup pasar, tenaga kerja, aset kepemilikan negara, otonomi daerah, serta intervensi pemerintah dalam menentukan arah perekonomian suatu negara.
Apa saja kebijakan pemerintah di bidang ekonomi? Berikut jawabannya.

Peran Pemerintah dalam Kegiatan Ekonomi

Dikutip dari buku Peran Pelaku Ekonomi Dalam Kegiatan Ekonomi yang ditulis oleh Wiwit Yuliana, dalam sistem perekonomian negara Indonesia, pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi. Peran pokok pemerintah dalam kegiatan ekonomi ialah menetapkan sejumlah kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut memiliki tujuan akhir, yakni memakmurkan rakyat, seperti yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945.
Selain menentukan kebijakan ekonomi, ada sejumlah kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, yakni:
ADVERTISEMENT
Peran pemerintah di bidang ekonomi ialah menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Foto: Reuteurs.com

Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah memiliki tugas pokok dalam perekonomian negara, yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat mengatur sistem ekonomi negara.
Menurut Cucu Risa Asmarani, M.Pd dalam bukunya Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi, ada banyak kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kebijakan tersebut umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok.
Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan keuangan internasional, dan kebijakan perdagangan internasional. Berikut uraiannya:
ADVERTISEMENT
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana kebijakan ini berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini juga berhubungan dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara.
Contoh kebijakan fiskal ialah pengalokasian APBN untuk sektor kesehatan, relaksasi pajak, tax amnesty, dan sebagainya.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi selanjutnya ialah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur peredaran uang.
Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjamin kestabilan dari nilai uang untuk menghindari inflasi. Contoh kebijakan moneter adalah menaikkan tingkat suku bunga, memperjualbelikan surat-surat berharga, dan sebagainya.
Contoh kebijakan pemerintah di bidang ekonomi adalah kebijakan moneter, suatu kebijakan yang mengendalikan nilai uang. Foto: Pexels.com
3. Kebijakan Keuangan Internasional
Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan keuangan internasional. Kebijakan keuangan internasional adalah jenis kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan keuangan.
ADVERTISEMENT
Kebijakan ini berisikan langkah-langkah atau tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik perdagangan internasional, maupun kerja sama ekonomi internasional.
4. Kebijakan Perdagangan Internasional
Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kegiatan perdagangan internasional.
Contoh kebijakan ini adalah penetapan tarif, larangan impor, kuota, dumping dan berbagai kebijakan lainnya.
(SAI)