Klasifikasi Lembaga Peradilan di Indonesia

Ilustrasi hakim peradilan. Foto: Pexels.com

Lembaga peradilan adalah lembaga yang dibentuk oleh negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan di dalam negara. Mengutip buku PPKN Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Klasifikasi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Lembaga peradilan dibuat untuk mendapatkan hak rakyat dalam mencari keadilan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu lembaga peradilan juga dianggap sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Klasifikasi Lembaga Peradilan

Berikut merupakan klasifikasi lembaga peradilan, mengutip dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas X oleh Retno Listyarti dan Setiadi.

a. Peradilan Umum

Peradilan Umum bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dari segala masalah perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk, baik WNI maupun WNA. Perkara tersebut diselesaikan oleh hakim dan dibantu oleh panitera. Peradilan umum meliputi:

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang terjadi di antara umat Islam. Perkara itu dapat berupa hal yang berkaitan dengan pernikahan, perujukan, perceraian, nafkah, waris, dan lainnya. Pada beberapa perkara, keputusan Pengadilan Agama dinyatakan berlaku oleh Pengadilan Negeri.

c. Peradilan Militer

Ilustrasi anggota militer. Foto: Pexels.com

Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Di Pengadilan Militer, mereka mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri serta pihak yang menurut undang-undang dapat disamakan dengan anggota TNI dan Polri.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pada Peradilan Tata Usaha Negara, hal-hal yang menjadi jangkauan tugasnya, antara lain:

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pelanggaran itu dapat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dijelaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(ZHR)