Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Ketahui Karakteristik dan Persyaratannya

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance menjadi tolok ukur integritas sebuah negara. Faktor lain yang memengaruhi, yakni terselenggaranya urusan pemerintahan yang sesuai tugas dan fungsi tiap lembaga.

Ilustrasi: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Foto: Pixabay

Mengutip World Bank dalam Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghindari terjadinya salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi. Baik dalam lingkup politik maupun administratif.

Tidak hanya itu, dalam good governance juga dapat menciptakan hukum dan kerangka kerja politik bagi pertumbuhan aktivitas usaha.

Unsur dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergi, antara lain:

1. Unsur pemerintah, yang menangani administrasi negara pada periode tertentu;

2. Unsur swasta, yang bergerak dalam pelayanan publik;

3. Unsur warga masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholder).

Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Mengutip pernyataan Laode Ida dalam Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik terdiri atas:

1. Interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat terutama di bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi.

2. Jaringan multisistem berupa komunikasi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat guna mewujudkan sinergisme yang diinginkan bersama.

3. Proses penguatan diri sendiri dalam mengatasi kekacauan akibat dinamika masyarakat dan lingkungan yang tinggi.

4. Keseimbangan kekuatan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

5. Rasa ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui proses koordinasi dan fasilitasi.

Syarat-syarat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya efisiensi di bidang manajemen sektor publik, melalui pengenalan teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, serta melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.

2. Terwujudnya akuntabilitas publik. Artinya, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh kepada masyarakat.

3. Adanya perangkat hukum yang memadai guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Tersedianya sistem informasi yang memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan yang bersumber dari pemerintah, pihak swasta, ataupun pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5. Adanya transparansi tentang pembuatan dan pengimplementasian kebijakan. Dengan demikian hak-hak masyarakat untuk mengetahui berbagai langkah dan keputusan pemerintah menjadi terjamin.

Pemerintah termasuk wakil rakyat berperan menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi negara. Semuanya perlu memahami kebijakan yang dibuat dan menerapkannya secara efektif dan efisien.

Tata kelola pemerintahan yang baik, secara tidak langsung menunjukkan citra pemerintah demokratis. Pada akhirnya, sebuah negara dapat berkembang jika mengamalkan prinsip-prinsip interaksi antarlembaga dan masyarakat.

(ANM)