Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Ketahui Karakteristik dan Persyaratannya
18 Oktober 2021 17:42 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Kabar Harian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance menjadi tolok ukur integritas sebuah negara. Faktor lain yang memengaruhi, yakni terselenggaranya urusan pemerintahan yang sesuai tugas dan fungsi tiap lembaga.

Mengutip World Bank dalam Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.
ADVERTISEMENT
Tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghindari terjadinya salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi. Baik dalam lingkup politik maupun administratif.
Tidak hanya itu, dalam good governance juga dapat menciptakan hukum dan kerangka kerja politik bagi pertumbuhan aktivitas usaha.
Unsur dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergi, antara lain:
Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Mengutip pernyataan Laode Ida dalam Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik terdiri atas:
ADVERTISEMENT
Syarat-syarat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, adalah sebagai berikut:
Pemerintah termasuk wakil rakyat berperan menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi negara. Semuanya perlu memahami kebijakan yang dibuat dan menerapkannya secara efektif dan efisien.
ADVERTISEMENT
Tata kelola pemerintahan yang baik, secara tidak langsung menunjukkan citra pemerintah demokratis. Pada akhirnya, sebuah negara dapat berkembang jika mengamalkan prinsip-prinsip interaksi antarlembaga dan masyarakat.
(ANM)