Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Ilustrasi Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia. Foto: Pixabay

Upaya penegakan Hak Asasi Manusia terus digaungkan demi memenuhi hak dasar sesama manusia. Dalam buku Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 oleh Moch. Sudi, Hak Asasi Manusia secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar kehidupannya tetap terhormat.

Tak seorang pun dapat mencabut hak orang lain, kecuali terdapat tindakan pelanggaran hukum yang menjeratnya. Upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dasar setiap manusia.

Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, seluruh negara di dunia menyepakati penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM.

Namun pelaksanaan di masing-masing negara memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Faktor yang memengaruhi perbedaan penegakan HAM di berbagai negara di dunia meliputi, ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki oleh suatu negara.

Seperti halnya negara lain di dunia, Indonesia memiliki ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penegakan HAM, Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Melalui kebijakan tersebut, Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler. Hal tersebut dinilai karena terdapat ketidakselarasan dengan makna sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain berpegang pada peraturan perundang-undangan nasional, upaya penegakan HAM di Indonesia juga mengacu pada ketentuan hukum internasional. Menurut Idrus Affandi dan Karim Suryadi dalam Lubis dan Sodeli, penegakan HAM di Indonesia mempertimbangkan dua poin penting, antara lain:

1. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara berdaulat secara hukum, sosial, dan politik harus dipertahankan dalam kondisi apa pun sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam piagam PBB.

2. Pemerintah harus tetap mengacu pada ketentuan hukum internasional tentang pelaksanaan HAM. Kemudian terdapat upaya menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa. Dengan demikian, ketentuan hukum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

Adapun tiga langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menegakkan HAM antara lain:

• Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).

• Membentuk Instrumen HAM.

• Pembentukan Pengadilan HAM

Tidak membeda-bedakan teman merupakan salah satu perilaku mendukung upaya penegakan HAM. Foto: Pixabay

Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Agar upaya penegakan HAM bisa terwujud secara optimal, maka diperlukan peranan warga negara untuk mendukung terciptanya penghormatan atas HAM.

Berbagai perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM dapat kita temukan di lingkungan sekitar. Misalnya di keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Berikut masing-masing contohnya:

Di lingkungan keluarga

1. Saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga.

2. Tidak memaksakan kehendak pada anggota keluarga yang lain, terutama orang tua.

3. Mematuhi nasihat dan perintah orang tua.

Di lingkungan sekolah

1. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan.

2. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

3. Tidak memaksakan kehendak pada guru dan teman.

Di lingkungan masyarakat

1. Menjaga ketertiban umum.

2. Ikut melaksanakan kegiatan kemanusiaan.

3. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Di lingkungan berbangsa dan bernegara

1. Memahami dan menaati instrumen HAM yang berlaku.

2. Menaati berbagai peraturan hukum.

3. Menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Indonesia.

(ANM)