Di HUT REI, pengembang Jatim minta pemerintah perbarui RTRW daerah

SURABAYA, kabarbisnis.com: DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur bakal menjadii tuan rumah pada gelaran perayaan HUT ke-47 REI pada Minggu-Senin, 24-25 Maret 2019 di Surabaya.

Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri jajaran pengurus DPP REI, juga jajaran DPD REI di seluruh Indonesia, dan dijadwalkan akan dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Kesempatan itu pun akan dimanfaatkan kalangan pengembang untuk mengingatkan pemerintah akan komitmen pelaku usaha di sektor properti untuk mewujudkan pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah. Pasalnya, hingga kini masih banyak kendala yang dihadapi pengembang terutama terkait perizinan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketua DPD REI Jawa Timur, Danny Wahid mengatakan, di saat pemerintah pusat gencar mendorong pembangunan sejuta rumah, namun tak diikuti oleh aturan di bawahnya yang mendukung hal itu. Soal RTRW misalnya, selama tidak ada transparansi, dan tidak ada pembaruan meski wilayah di suatu daerah sudah ada proyek infrastruktur jalan tol.

"Pemerintah pusat sudah membangun infrastruktur berupa jalan tol yang melewati jalur-jalur hijau persawahan, dan membuat pintu keluar tol. Hal tersebut menjadi peluang bagi pengembangan perumahan karena sudah terkoneksi dengan akses jalan," katanya kepada wartawan di kantor DPD REI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (21/3/2019).

Namun demikian, lanjut Danny, ketika pengembang akan membangun kawasan perumahan yang dekat akses tol tersebut, ternyata pemda setempat belum mengubah RTRW nya, sehingga pengembang bisa membatalkan rencana investasi.

"Waktu masuk OSS (Online Single Submission) sudah connect, tapi pada saat akses ke perizinan di pemerintah tingkat 1 dan dan 2 ternyata mereka belum memasukan detail tata ruangnya. Mengingat itu masuk otonomi daerah maka dia harus merubah tata ruang yang sudah dibuatkan infrastruktur," jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar OSS bisa disinkronkan di daerah. Selain itu, lanjut Danny, ada kendala perizinan lain yang sulit untuk disentuh yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sampai sekarang BPN susah disentuh. Kalaupun pemerintah sudah menggulirkan banyak sertifikat tanah itu termasuk sertifikat umum. Sementara untuk program rumah subsidi kan dikelola oleh pengembang tapi perlakuannya masih berbeda," imbuhnya

Menurut Danny, permasalahan perizinan menjadi hal yang paling krusial dalam mengembangkan sebuah proyek properti. "Meski sudah ada program OSS tapi kenyataan di lapangan, khususnya sudah masuk ke daerah kota/kabupaten masih belum sinkron, sehingga dampaknya pada proses sertifikasi lahan, " ungkap Danny.

Dia pun meminta agar pemerintah daerah juga jangan bersifat rahasia agar investasi sektor properti terus bergulir. Dia menegaskan, anggota REI sendiri sampai saat ini berkomitmen tidak akan mengembangkan investasi di suatu daerah dengan melanggar tata ruang. "Kami tak akan berani melanggar tata ruang. Tapi tolong pemerinttah juga harus memperbarui RTRW, khususnya di daerah yang dekat akses tol, atau daerah yang kurang subur untuk area hijau atau persawahan," tegasnya.

Rangkaian HUT REI di Jatim

Sementara itu Ketua Pelaksana HUT REI ke-47, Soesilo Efendy menyatakan, selain menyoroti permasalahan pengembangan rumah subsidi, kegiatan yang bertemakan tema “Kebersamaan dan Profesionalisme dalam mewujudkan REI sebagai Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat" tersebut juga akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti rapat kerja dengan DPP REI, peninjauan proyek Undeipass Bundaran Satelit yang diinisiasi oleh anggoa REI Jawa Timur, hingga resepsi HUT bertempat di Ciputra Golf & Club dengan menghadirkan Padi Reborn sebagai bintang tamu.

"Di Hari Seninnya akan digelar turnamen golf antar anggota REI, serta wisata ke Batu," ulasnya.

HUT REI juga akan diramaikan dengan pameran properti dengan tema 'Rumah Untuk Milenial' yang akan dihelat pada 3-7 April 2019 di JX Internasional Surabaya. Menurut Mirza Muttaqien selaku Sekretaris DPD REI Jatim, pembangunan sektor properti dengan generasi millenial saling menunjang dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Menurut dia, sinergitas sektor properti dan generasi millenial, khususnya di Jawa Timur, harus dimulai dengan mengubah paradigma berfikir para kaum muda ini. "Generasi milenial kerap dinilai sebagai generasi yang kreatif, ide-ide baru dan berani mengambil risiko. Sebab faktor terbesarnya banyak dipengaruhi budaya digital dan penggunaan internet," katanya.

Namun, dia bilang, kaum milenial acap kali disebut sebagai generasi yang konsumtif, pola tersebut dapat dilihat dari lifestyle yang lebih mengutamakan fashion, gadget, dan mobil sebagai kebutuhan utama, belum lagi dengan pola hidup menggunakan kaitu kredit.

"Di situlah kunci perubahan zaman, mereka terkesanmelupakan rumah sebagai kebutuhan pokok untuk membangun rumah tangga. Apalagi memiliki rumah tak akan ada rugianya, karena harganya terus merangkak naik tak pernah turun. Perubahan paradigma tersebut harus lintas sektor, artinya peran pemerintah, swasta, hingga media penting untuk bersatu-padu. Bahkan perbankan sudah menangkap peluang tersebut. dengan mengeluarkan KPR untuk milenial. Ini yang harus didorong," ujar Mirza.