Pemprov Jatim matangkan desain pendidikan SMK

Konten Media Partner
5 April 2019 10:30 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
SURABAYA, kabarbisnis.com: Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa desain format pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih akan diperdalam pada tahun ajaran ini. Untuk format SMK Pengampu, kata dia, perlu dilihat memiliki jurusan-jurusan yang serumpun dan potensial. Sehingga perlu dipertimbangkan dengan membangun konektivitas dengan Millenial Job Center atau cukup di SMK Pengampu.
ADVERTISEMENT
"Saya berharap, SMK Pengampu mempunyai dorongan yang tinggi untuk menghasilkan lulusan SMK agar bisa terserap dalam pasar kerja," kata Khofifah usai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Bidang Pendidikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (4/4/2019).
Raas itu sendiri membahas terkait dengan format SMK Pengampu, Magang SMK, Sekolah Zonasi.
Terkait magang, lanjutnya, durasi yang dilakukan siswa SMK membutuhkan waktu satu semester atau satu tahun. Dengan waktu magang yang cukup, siswa siap masuk pada dunia kerja.
"Formula kemungkinan empat semester di kelas, satu semester magang, satu semester siap-siap UN. Apakah magang itu butuh satu semester atau satu tahun supaya keluar dari SMK betul-betul siap masuk pada dunia kerja,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka di Jatim tertinggi dari lulusan SMK. Dirinya akan mengomunikasikan dengan beberapa perguruan tinggi yang memiliki jurusan vokasi agar dapat menampung lulusan SMK. Contohnya, saat pengumuman SNMPTN ternyata banyak siswa SMK yang diterima di PTN.
ADVERTISEMENT
"Dengan demikian, menjadi siswa SMK itu keren karena SNMPTN bisa tembus, mau masuk pasar kerja juga bisa tembus," jelasnya.
Mengenai format zonasi juga dibahas dalam Ratas Bidang Pendidikan. Menurutnya, banyak sekali orang tua yang menyampaikan keluhan format tersebut. Anak mereka ingin bersekolah di SMA/SMK favorit tetapi tidak masuk meskipun nilai UN-nya tinggi. Ini dikarenakan tinggalnya tidak masuk dalam zona yang dirumuskan. Karena itu, Khofifah menginginkan sebanyak 90 persen siswa yang diterima di SMA/SMK Negeri masuk dalam zona.
"Sedangkan 10 persennya bisa diikuti di luar zona itu," tandasnya.