Pemprov DKI dan PDAM Pastikan Suplai Air Bersih untuk Warga Jakarta

Gubernur Anies Baswedan ingin ada keterlibatan publik soal tata kelola air di Jakarta. Dok: Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta

Demi memastikan ketersediaan air bersih bagi warga, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya berencana menghadirkan kios air di sejumlah wilayah di Jakarta yang belum terakses perpipaan air bersih. Program ini akan segera diwujudkan dalam waktu dekat.

Kios air merupakan salah satu alternatif layanan air bersih sementara dari PDAM Jaya ke rumah masyarakat yang belum mendapatkan air melalui perpipaan, yang mana tandon atau tangki air dengan kapasitas empat hingga lima meter kubik, yang diletakkan di area seluas 2 x 3 meter.

"Kios air ini berupa tandon atau tangki air dengan kapasitas empat hingga lima meter kubik,” ujar Manager Humas PDAM Jaya, Linda Nurhandayani, beberapa waktu lalu.

Linda menyebut, pada tahap awal, pihaknya akan mengadakan 25 kios air tahun ini.

“Kami tengah mensurvei lokasi penempatan kios air tersebut. Ini merupakan upaya untuk percepatan layanan kepada masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih," tandasnya.

Soal pengadaan air bersih bagi kebutuhan harian warga juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, sempat menggelar rapat pembahasan pengelolaan air bersih bersama PDAM dan tim Gubernur DKI Jakarta untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Pada kesempatan itu, Saefullah mengatakan, rapat tersebut mengacu pada keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menginginkan adanya kebijakan tata kelola air bersih di Jakarta, mulai dari hulu hingga hilir.

"Gubernur ingin ada keterlibatan publik soal tata kelola air di Jakarta dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Satgas Air Bersih. Dok: Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta

Saefullah menambahkan, rapat dengan pihak-pihak terkait ini dilakukan untuk mengetahui kondisi air pada 13 sungai di Jakarta, yang diharapkan dapat meningkatkan penyediaan air bersih bagi warga. Rapat ini diharapkan mampu memberi kesimpulan pada blue print tata kelola air.

"Dengan adanya blue print tata kelola air, maka pengelolaan jadi lebih jelas. Selain itu, gubernur juga ingin ada keterlibatan publik soal tata kelola air di Jakarta," tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga menyampaikan setidaknya ada 40 persen warga Jakarta yang belum mendapatkan akses air bersih. Penduduk DKI ada sekitar 10,3 juta jiwa. Jadi, 40 persennya adalah sekitar 4 juta jiwa.

Anies mengatakan, orang-orang yang belum mempunyai akses kepada air bersih biasanya membeli air, yang harganya lebih mahal dibandingkan biaya pembayaran PDAM per bulan.

“Biaya hidup karena soal air ini lebih mahal jadi orang miskin dibandingkan orang berkecukupan. Rp 120 ribu PDAM per bulan sedangkan kalo beli air Rp 20-60 ribu per hari. Maka 30 hari Rp 600 ribu hanya membeli air,” ungkap Anies.

Namun Anies optimistis, dalam waktu 10 tahun seluruh warga Jakarta sudah sepenuhnya mendapatkan akses air bersih. Pada tahun 2029, ia yakin akses kekurangan air bersih dapat dikejar dan memenuhi kebutuhan warga Jakarta.

“Jadi ke depan ini proyeksi kita, dari kebutuhan kita 19 ribu liter per detik yang ada 11 ribu liter per detik. Jadi diperlukan proses yg mencapai angka yang kita harapkan. Kalau proyeksi kita bisa memenuhi semua di tahun 2029. 10 tahun kita membereskan ini,” ujarnya.