Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tinjau Lokasi IPHPS di Kawasan Hutan Petak Brani Wetan

Probolinggo (Kabarpas.com) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya didampingi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan suaminya yang juga anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Aminuddin, melakukan peninjauan lokasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Blok Gading II kawasan hutan petak Desa Brani Wetan Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.Turut serta dalam kesempatan tersebut jajaran Kementerian LHK RI, KPH Probolinggo, Perhutani, BNI46 Cabang Probolinggo, Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin serta pengurus dan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Rejeki Desa Brani Wetan Kecamatan Maron.Kegiatan ini diawali dengan peninjauan sarana dan prasarana pompa air untuk mengairi lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri LHK didampingi Bupati Tantri dan suaminya Hasan Aminuddin melakukan dialog dengan beberapa penggarap lahan yang tergabung dalam LMDH Sumber Rejeki.Wakil Ketua KPH Probolinggo Mukhlisin mengungkapkan bahwa pemanfaatan lahan di lokasi IPHPS Desa Brani Wetan Kecamatan Maron ini tidak terlepas dari animo masyarakat dan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Posisi pondok kerja petak lahan KPH Probolinggo di lokasi IPHPS yang digarap mencapai 26,6 hektar dengan jumlah 14 penggarap.“Untuk menggarap lahan ini LMDH Sumber Rejeki melakukan kerja sama dengan BNI46 terkait penyediaan pompa air dan sarana prasarana yang lain. Penggarap disini sudah dilengkapi dengan kartu tani include dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada petani,” katanya.Menurut Mukhlisin, luas total IPHPS di Desa Brani Wetan mencapai 496,8 hektar dengan total penggarap mencapai 265 petani dengan rasio plus minus 1,9 hektar. Sementara lahan KPH Probolinggo mencapai 1.500 hektar, tetapi yang siap running tahun ini mencapai 1.200 hektar.“Yang siap hanya Desa Brani Wetan karena airnya cukup bagus. Untuk tanamam kehutanan dengan sengon laut. Nanti konsep pola tanamnya 12 meter sengon dan separuhnya lagi tanaman pertanian.Harapan ke depan lahan disini bisa menjadi hutan yang lestari,” terangnya..Sementara itu, Menteri LHK RI Siti Nurbaya mengatakan bahwa tujuannya ke Desa Brani Wetan Kecamatan Maron adalah ingin melihat dan konfirmasi bahwa daerah ini siap, nantinya menerima untuk dikunjungi Presiden RI Joko Widodo.

“Melihat kesiapan di lapangan, tempat ini yang paling cocok untuk dikunjungi Bapak Presiden. Hal ini penting karena petani disini sudah lama berinteraksi dengan Perhutani. Lahan Perhutani yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani teregister mencapai 18 juta hektar. Bapak Presiden meminta semua kementerian untuk bersama-sama supaya lahan Perhutani bisa dipakai secara benar untuk rakyat agar memberikan penghasilan yang bagus,” katanya.Menurut Siti Nurbaya, lahan Perhutani hendaknya pemanfaatannya bukan hanya kerja, sehingga selain penghasilan juga ada pendapatan. Yang penting sasarannya ada kesempatan kerja dan harus ada pendapatannya. Serta secara wilayah ada denyut ekonominya. Untuk itu maka peran dari perbankan menjadi sangat penting.“Dalam aturan mainnya ada dasar-dasar aturan main yang harus disesuaikan bagi kesejahteraan rakyat. Dimana 70% keuntungan untuk Perhutani dan 30% untuk petani. Bagaimana kalau ke depan dibalik,” terangnya disambut applaus petani.Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, menyampaikan bahwa program dari Kementerian LHK RI ini betul-betul dirasakan manfaatnya, khususnya petani yang selama ini hanya menjadi penonton karena keterbatasan lahan. “Semoga program perhutanan sosial ini bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mampu menjadi pilot project di Indonesia,” ungkapnya.Hal senada disampaikan oleh suaminya H Hasan Aminuddin. Menurutnya, dalam program perhutanan sosial ini, setiap petani diberikan lahan maksimal 2 hektar dari Presiden Joko Widodo. Sehingga jika dihitung penghasilannya maka setiap hektarnya akan memperoleh sebesar Rp 2,4 juta per bulan.“Nanti para petani akan diajari cara menanam yang baik. Jangan khawatir tentu BUMDes yang akan bergerak. Saya hanya titip tolong amanah dan jujur menjalankan program perhutanan sosial ini. Jangan buat malu masyarakat Kabupaten Probolinggo di tingkat nasional,” pesannya.Sedangkan Kepala Desa Brani Wetan Sujoko banyak menceritakan asal mula warganya mengerjakan lahan orang lain. Awalnya warganya sembunyi-sembunyi dan kucing-kucingan karena tidak ada kepastian.Pasalnya lahan ini menjadi sumber penghasilan untuk biaya sekolah anaknya dan mondok di pesantren.“Mulai ada program baru ini, maka warga mulai menggarap lahan Perhutani maksimal 2 hektar per orang. Kontraknya selama 35 tahun dan boleh diperpanjang. Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga warga bisa mengelola lahan Perhutani melalui program Perhutanan Sosial,” katanya. (*).

Reporter : Dimaz Zidan

Editor : Titin Sukmawati