Plt Wali Kota Pasuruan Hadiri Rakor Pemprov Jatim 2020

Pasuruan, Kabarpas.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi tersebut ada penyerahan secara resmi Anjungan Dukcapil Mandiri Kepada Perwakilan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Convention Hall Lantai 4 Grand City Convex Jalan Walikota Mustajab Nomor 1 Surabaya pada hari Jum’at tanggal 31 Januari 2020.

Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia Prof. Dr. Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Jendral Pol (Purn) Prof. Drs. Tito Karnavian M.Phd, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, Kajati Jawa Timur, jajaran pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah, Direktorat Politik dan Umum, Bupati/Walikota Se-Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Kepala Bakesbangpol Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Kepala Dispendukcapil Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Direktur BUMD Jawa Timur serta undangan lain.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut hadir Plt. Walikota Pasuruan Bapak Raharto Teno Prasetyo, ST di dampingi Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Dan Penelitian Daerah Kota Pasuruan, Plt. Kepala Bakesbangpol Kota Pasuruan, Plt. Kepala Dispendukcapil Kota Pasuruan serta Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Sebelum acara dimulai terlebih dahulu diawali dengan sambutan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang mengatakan, data kependudukan laki laki di Jawa Timur mengalami surplus 4,6 juta. Oleh karena itu data kependudukan di Jawa Timur sudah bisa dilakukan registrasi melalui Handphone. Masyarakat bisa melakukan pencetakan dokumen atau data kependudukan dan catatan kependudukan. Data tersebut bisa tersimpan dalam satu data base yang terkoneksi keseluruh instansi dan terkoneksi dengan Dukcapil Pusat.

Sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bapak Jendral Pol (Purn) Prof. Drs. Tito Karnavian M.Phd menyampaikan program Dukcapil yang ada sekarang sudah bisa memasukkan data kependudukan sebanyak 98,8% data penduduk di Indonesia. Data tersebut dapat terkoneksi dengan data perbankan. Sehingga diharapkan masyarakat Jawa Timur khususnya warga Indonesia ke depan bisa mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) sendiri termasuk Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kematian. Melalui Anjungan Dukcapil ini sangat besar manfaatnya untuk masyarakat dengan 3 sistem data base perorangan yaitu finger print sidik jari, mata dan wajah. Dengan adanya sistem anjungan seperti itu bisa memotong mata rantai birokrasi kepengurusan yang berbelit-belit dan berfungsi untuk memberantas korupsi. Sehingga masyarakat lebih mudah serta menghilangkan pungutan liar dan bisa dicetak kapan saja. Harapan kedepan untuk Kepala Daerah agar menggunakan alat tersebut didaerahnya masing-masing dan bisa membeli sebanyak-banyaknya menggunakan e-katalog dan bisa ditempatkan di berbagai tempat seperti di Kecamatan, Mall dan tempat-tempat yang ramai sehingga masyarakat lebih mudah tertolong dalam mendapatkan akses.

Lebih lanjut dikatakan, Provinsi Jawa Timur merupakan yang pertama kali menggunakan Anjungan Data Mandiri (ADM). Hal itu semua penjabaran dari 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2019 – 2024 diantaranya, pembangunan sumberdaya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.

Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Mahfud MD mengatakan kedepan kecepatan dalam pelayanan publik Anjungan Dukcapil Mandiri dapat manjadi contoh bagi daerah lain. Sehingga diharapkan kepada para Bupati dan Walikota di Indonesia hàrus segera membuat Anjungan Dana Mandiri (ADM). Sehingga tercapai kesinambungan data kependudukan dan kemudahan pengurusan data kependudukan serta menjadi percontohan dalam pelayanan publik.

Seusai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan Anjungan Dukcapil Mandiri oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya diserahkan kepada Bupati Jombang dan dilanjutkan dengan pencetakan E- KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta Akte Kelahiran yang dipandu langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Republik Indonesia. (ajo/gus).