Perang Jauh, Harga di Indonesia Ikut Naik: Mengapa Bisa Terjadi?

Ilustrasi Perang Jauh, Harga di Indonesia Ikut Naik: Mengapa Bisa Terjadi?. Gambar ini dibuat dengan bantuan AI.

Ketika perang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, pertanyaan yang sering muncul adalah: “Memangnya apa hubungannya dengan saya?”

Jawabannya mungkin terasa sederhana: sangat berhubungan.

Kita tidak perlu berada di medan perang untuk merasakan dampak perang. Cukup pergi ke SPBU, membeli makanan, membayar ongkos transportasi, atau berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Inilah wajah ekonomi global yang sering tidak terlihat. Konflik geopolitik yang terjadi jauh dari Indonesia dapat masuk ke kehidupan masyarakat melalui harga minyak, nilai tukar, biaya logistik, bahan baku, hingga harga barang.

Pada 2026, konflik di Timur Tengah kembali menjadi salah satu sumber ketidakpastian besar bagi perekonomian global. Bank Indonesia mencatat eskalasi konflik AS-Iran dan gangguan lalu lintas di Selat Hormuz mengganggu produksi serta rantai pasok perdagangan antarnegara, sekaligus mendorong kenaikan harga minyak dan berbagai komoditas dunia.

Mengapa Selat Hormuz begitu penting?

Karena jalur tersebut merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia. Ketika distribusi energi terganggu, pasar global bereaksi. Harga minyak dapat meningkat. Biaya transportasi ikut terdorong. Biaya produksi perusahaan naik. Pada akhirnya, sebagian biaya tersebut dapat diteruskan kepada konsumen.

Rantai sederhananya kira-kira seperti ini:

Perang → pasokan energi terganggu → harga minyak naik → biaya transportasi naik → biaya produksi naik → harga barang naik.

Tetapi ekonomi tidak sesederhana satu garis lurus.

Ada faktor lain seperti nilai tukar, kebijakan pemerintah, subsidi, cadangan energi, struktur impor, dan kemampuan perusahaan menyerap kenaikan biaya.

Karena itu, ketika harga barang naik, tidak tepat jika seluruh kesalahan langsung diarahkan kepada perang. Begitu pula sebaliknya, terlalu naif jika kita menganggap konflik global tidak memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Bank Indonesia sendiri pada Agustus 2026 masih mempertahankan BI-Rate di 5,75 persen, salah satunya dengan mempertimbangkan gejolak global dan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah akibat perang di Timur Tengah.

Artinya, perang tidak hanya berbicara mengenai harga minyak. Ia juga masuk ke ruang kebijakan moneter.

Ketika investor global menjadi lebih berhati-hati, modal dapat berpindah ke aset yang dianggap lebih aman. Mata uang dolar menguat dan mata uang negara berkembang dapat mengalami tekanan. Jika Rupiah melemah, barang-barang yang bergantung pada impor menjadi lebih mahal dalam rupiah.

Di titik inilah masyarakat sering melihat ekonomi secara terpisah.

Kita melihat harga BBM.

Kita melihat harga makanan.

Kita melihat harga tiket pesawat.

Kita melihat harga barang elektronik.

Tetapi sebenarnya semua itu dapat terhubung melalui jaringan ekonomi global yang sangat kompleks.

Yang lebih menarik adalah kenyataan bahwa Indonesia bukan hanya korban dari kondisi global. Indonesia juga memiliki kepentingan di dalamnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam besar dan merupakan eksportir berbagai komoditas. Ketika harga komoditas dunia meningkat, sebagian sektor Indonesia justru bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatnya penerimaan ekspor.

Jadi, perang bisa menjadi ancaman sekaligus peluang.

Namun di sinilah pertanyaan yang lebih besar muncul: apakah Indonesia cukup kuat untuk menentukan nasib ekonominya sendiri ketika dunia sedang bergejolak?

Ketergantungan pada energi, bahan baku, teknologi, dan rantai pasok global membuat kita tidak mungkin sepenuhnya kebal terhadap konflik internasional.

Karena itu, membangun ketahanan ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia.

Justru sebaliknya.

Indonesia perlu semakin terintegrasi dengan ekonomi global, tetapi dengan ketahanan domestik yang lebih kuat. Diversifikasi energi, penguatan industri dalam negeri, efisiensi logistik, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi pasar ekspor menjadi semakin penting.

Kita tidak bisa menghentikan perang di Timur Tengah.

Kita juga tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia.

Tetapi kita bisa menentukan seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.

Di sinilah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing.

Pemerintah harus menjaga stabilitas tanpa terus-menerus menutupi persoalan dengan subsidi. Dunia usaha harus meningkatkan efisiensi dan tidak menjadikan setiap gejolak global sebagai alasan untuk menaikkan harga secara berlebihan. Sementara masyarakat perlu memahami bahwa harga yang kita bayar merupakan bagian kecil dari sistem ekonomi yang jauh lebih besar.

Ada satu ironi dalam globalisasi.

Selama kondisi dunia stabil, keterhubungan ekonomi terasa seperti keuntungan. Kita menikmati barang impor, perjalanan murah, investasi asing, teknologi global, dan perdagangan internasional.

Tetapi ketika konflik terjadi, keterhubungan yang sama berubah menjadi sumber kerentanan.

Mungkin itulah harga yang harus dibayar dari ekonomi yang semakin terintegrasi.

Perang memang terjadi jauh dari Indonesia. Tetapi di dunia yang saling terhubung, “jauh” tidak lagi berarti “tidak berpengaruh”.

Kadang, suara ledakan di negara lain baru kita sadari ketika berubah menjadi angka di layar pompa bensin, harga di rak supermarket, atau pengeluaran yang terasa semakin berat di akhir bulan.

Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan “Mengapa perang di sana membuat harga di sini naik?”

Melainkan:

“Seberapa siap ekonomi Indonesia menghadapi dunia yang semakin tidak pasti?”