Dinamika Politik dan Kekalahan Hukum Pada Pemilu 2024

palu mewakilkan keputusan hukum. Foto : pixabay

Proses pemilu merupakan sebuah saran konvensional yang bertujuan untuk pergantian kekuasaan, namun dalam mewujudkannya diperlukan jaminan agar standar dalam berlangsungnya proses pemilihan dapat terlaksana dengan bebas, rahasia, jujur dan adil. Representasi pemilu 2024 di Indonesia yang telah memberikan banyak catatan kusam dalam sejarah pemilu di Indonesia, terkait bagaimana campur tangan suatu kekuasaan dalam mendorong kemenangan salah satu paslon yang telah dipertontonkan secara vulgar, tentang peranan serta keberpihakan presiden, menteri-menteri dan aparatur negara pada salah satu paslon, baik itu dalam bentuk politisasi bantuan sosial menjelang hari pemilihan hingga sistem perhitungan yang dianggap problematik. Hal tersebut telah mencerminkan bagaimana hukum telah dilecehkan dengan dihalalkan nya segala cara oleh kepemimpinan rezim kekuasaan sekarang untuk meloloskan salah satu paslon yaitu dengan dikabulkannya uji materiil pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 tahun 2017, agar anak presiden bisa turut andil untuk berkompetisi menjadi calon wakil presiden. Hal tersebut telah memproyeksikan kondisi hukum yang tidak sehat, serta lemahnya penegakan hukum dalam konteks pemilu.

Dalam praktik pemilu 2024, tentang apa yang menjadi latar belakang terjadinya politisasi aparatur negara serta rezim pada salah satu paslon, hal tersebut dipengaruhi oleh situasi yang menjelang tahun politik, serta meningkatnya persaingan politik sehingga menyebabkan banyaknya aparatur sipil negara yang ikut serta terlibat dalam gejolak politisasi sebagai bentuk keberpihakan pada kekuatan politik tertentu, hak tersebut dimanfaatkan karena aparatur sipil negara yang memiliki posisi yang strategis serta memiliki akses langsung kepada masyarakat, yang dimanfaatkan dalam bentuk pengelolaan sumber daya lokal dan penyaluran bantuan sosial. Politisasi dari aparatur sipil negara juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk mendulang suara untuk salah satu pasangan paslon, hal tersebut juga diperparah karena adanya tekanan dari para pejabat pembina kepegawaian dengan mengharapkan adanya dukungan politik dari para aparatur sipil negara demi terwujudnya kepentingan karir serta pribadi mereka. Pencederaan hukum juga terjadi dalam masa pemilu 2024 yang mana hal tersebut menjadi isu penting terkait respon masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024. Selain itu banyak pihak yang mengklaim adanya kecurangan hukum yang dilakukan baik itu secara terstruktur, sistematis serta masif. Yang mana hal tersebut semakin memperburuk citra hukum yang ada di Indonesia.

Dalam pemilu 2024 yang terjadi di Indonesia telah berlangsung dengan penuh gejolak dinamika serta ketegangan politik, yang mana semakin mencoloknya polarisasi antarpartai dengan munculnya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama-sama memiliki kekuatan yang kuat, hal tersebut mengakibatkan meningkatnya persaingan serta rawanya muncul konflik politik yang dapat menyebabkan terciptanya suasana yang dimana legitimasi hasil dari pemilu 2024 dapat dipertanyakan, terutama jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan hasil pemilu 2024. Hal yang menjadi aspek utama dalam ketidakadilan proses pemilu 2024 yaitu keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keterlibatan dalam proses kampanye salah satu paslon, dengan adanya keterlibatan (ASN) telah menyebabkan ketidakadilan proses pemilu dan telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara, karena dari hal tersebut juga dapat memunculkan tandana besar publik terhadap kenetralan serta integritas birokrasi (ASN). Bentuk kekalahan hukum dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024, baik itu dalam bentuk politik uang, manipulasi data hasil pemilihan, serta penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang tidak valid, dari bentuk kekalahan hukum yang terjadi hal tersebut dapat berdampak pada terancamnya stabilitas politik di negeri demokratis ini, munculnya aksi konflik sosial serta aksi protes terhadap hasil pemilu sebagai akibat dari respon publik yang tidak puas terhadap hasil pemilu 2024.

Proses pemilihan umum di Indonesia. Foto : Tanggerangkota.co.id

Dalam pembahasan dinamika politik serta kekalahan hukum pada pemilu 2024 terdapat beberapa counterargument terhadap klaim buruk terkait pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah, dalam pandangan counterargument ini memberikan sudut pandang bahwa setiap pemilu yang terjadi pasti memiliki dinamika, serta tantangannya masing-masing, walaupun adanya bentuk kecurangan serta politisasi (ASN), namun hal tersebut tidak bisa digeneralisasikan ataupun disamaratakan sebagai pihak yang mempolitisasi, masih terdapat pihak-pihak yang memang bersikap netral pada pemilu 2024, dan masih banyak penyelenggara pemilu yang memiliki komitmen untuk menjaga integritas serta transparansi pemilu 2024, kemudian kita ketahui bersama banyaknya kritikan terhadap Komisi Pemilihan Umum(KPU) maupun Mahkamah Konstitusi(MK) terkait rentetan proses pemilu 2024 yang penuh dengan dinamika, namun perlu kita ketahui juga, kedua lembaga tersebut juga telah berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai macam tantangan baru, seperti telah mengimplementasikan teknologi baru sebagai upaya untuk meningkatkan akurasi perhitungan suara, serta sudah berusaha dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Adapun sebagai rekomendasi sebagai upaya untuk memperbaiki proses pemilu di masa mendatang, diperlukannya upaya untuk menguatkan lembaga pengawasan pemilu, serta diperlukannya transparansi yang baik kepada publik dalam proses penghitungan rekapitulasi suara, kemudian juga dibutuhkannya penanaman nilai-nilai politik bagi masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam bersama menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Penulis merupakan seorang mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan di program studi Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini penulis menunjukan ketertarikannya untuk mengupas serta membahas terkait proses pemilu 2024 di Indonesia yang penuh dengan pro-kontra terkait dinamika politik serta terjadinya kekalahan hukum selama proses pemilu 2024, melalui penulisan artikel ini, penulis berusaha untuk mempertajam fokus permasalahan serta pembahasan terkait isu politik yang terjadi selama masa pemilu 2024.