Belajar Dari Negara Lain Perihal War On Drugs

Ilustrasi narkoba. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Genderang semangat telah ditabuh. War on Drugs. Demikian tagline Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose saat menyampaikan arahan setelah dilantik sebagai Kepala BNN menggantikan Drs. Heru Winarko, SH. Sejak dicanangkan oleh Kepala BNN, War on Drugs menggema di jajaran BNN pusat maupun wilayah.

Secara bahasa, War on Drugs bermakna perang melawan narkoba. Tagline tersebut digaungkan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon pada tahun 1971. Dia mencanangkan program tersebut sebagai bagian dari kampanye global untuk melarang narkoba dan perdagangan narkoba illegal di Amerika Serikat melalui intervensi militer dan penguatan dana untuk pihak militer. Langkah tersebut dilanjutkan oleh Presiden Ford, Carter, Reagen, dan Bush.

War on Drugs gagal?

Yang menarik adalah ketika kebijakan Amerika Serikat terkait War on Drugs dinyatakan gagal. Time menyebutkan bahwa War on Drugs adalah perang dengan musuh yang tidak jelas. Selama empat dekade, Amerika Serikat menghabiskan 2,5 triliun USD untuk berperang namun tetap tidak mampu menghentikan arus masuk narkoba dari negara tetangga.

Selain itu, pengguna narkoba justru semakin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan rumah saat periode tersebut. Serta terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah populasi yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Kegagalan yang juga dialami oleh Filipina di masa pemerintahan Duterte ketika menerapkan kebijakan War on Drugs hingga dinobatkan oleh Amnesti Internasional sebagai large-scale murdering enterprise (perusahaan pembunuhan berskala besar).

Potret Sukses War on Drugs

Berbeda dengan Amerika Serikat, Portugal yang mengalami krisis narkoba sejak tahun 80-an di mana orang menyuntik heroin mudah ditemui di pinggir jalan, peningkatan kejahatan dan overdosis, bahkan infeksi HIV mencapai angka tertinggi di Uni Eropa, mulai menggeser paradigma terkait War on Drugs. The Guardian memaparkan lebih jauh bahwa pada tahun 2001, Portugal justru menekankan kebijakan War on Drugs pada pencegahan dan rehabilitasi.

Dekriminalisasi pengguna narkoba, pengurangan jumlah overdosis dan pelajar yang menggunakan narkoba, serta pencegahan HIV AIDS menjadi target utama kebijakan War on Drugs mereka. Masalah narkoba ditegaskan sebagai masalah kesehatan masyarakat, bukan perkara kejahatan.

Selama hampir dua dekade terakhir, huffpost.com memaparkan bahwa Portugal berhasil mengurangi pengguna heroin sejumlah dua pertiga dari seluruh penggunanya. Selain itu, angka kematian akibat narkoba menurun drastis. Terhitung setiap hari terdapat lebih dari satu orang meninggal karena narkoba pada tahun 1999 menjadi 30 kematian karena narkoba di sepanjang tahun 2016.

Penurunan tingkat HIV AIDS bahkan lebih mencolok lagi, di mana tercatat 18 orang pada tahun 2016, menurut laporan European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), dibandingkan dengan 907 orang yang terpapar HIV AIDS pada tahun 2000. Bahkan penurunan stigma terhadap orang yang menggunakan narkoba beserta keluarganya, misalkan dengan hal sepele yaitu tidak lagi menyebut “junkie”, namun berganti menjadi “orang dengan masalah narkoba”.

Tidak semuanya segera menjadi lebih baik setelah perubahan kebijakan terkait War on Drugs di Portugal. New York Times menceritakan terjadi peningkatan pengguna narkoba pada level coba-coba, untungnya rerata mereka tidak berlanjut menjadi pengguna teratur.

Pembunuhan meningkat 41 persen dalam lima tahun setelah undang-undang reformasi narkoba diberlakukan dan perdagangan narkoba pun meningkat. Ini sepertinya merupakan respons dari bandar narkoba bahwa negara bukan lagi tempat yang aman untuk mengembangkan bisnis mereka.

Mari bergeser ke Peru dan Bolivia. Perbedaan signifikan mewarnai kebijakan mereka terkait War on Drugs, demikian tutur The Conversation. November 2020, ketika aparat keamanan Peru mulai membasmi daun koka, bahan mentah untuk kokain, tanpa peringatan di sudut terpencil wilayah penghasil koka, mereka justru mendapatkan perlawanan dari petani yang dipersenjatai dengan tongkat dan batu.

Aparat kemudian menembakkan peluru dan gas air mata hingga melukai lima petani secara serius.

Produksi koka dianggap sebagai masalah kejahatan dan keamanan. Tetapi kebanyakan orang terpaksa berproduksi karena kemiskinan dan kurangnya kesempatan untuk memiliki penghasilan secara legal. Selama 40 tahun, kebijakan Peru telah memprioritaskan pemberantasan paksa daun koka di bawah tekanan kuat dari pemerintah AS.

Ekonomi yang lemah, petani berubah menjadi penjahat, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah hasil dari strategi War on Drugs versi Peru.

Sedangkan, Bolivia berkisah model lain terkait kebijakan War on Drugs. Mulai tahun 2004, pemerintah secara bertahap mengizinkan petani untuk menanam daun koka dalam jumlah terbatas dan aturan ketat. Aturan tersebut dipatuhi dan diawasi langsung secara tegas oleh serikat petani koka lokal.

Daun koka ini kemudian dijual kepada pemasok yang terdaftar secara legal untuk memproduksi stimulan ringan, mirip dengan kafein. Daunnya juga mengandung nutrisi yang kuat seperti kalsium dan vitamin C. Model kebijakan tersebut dikenal dengan community development atau pemberdayaan komunitas.

The Conversation bertutur lebih jauh perihal community development. Model berbasis komunitas ini telah terbukti lebih efektif dalam mengurangi produksi koka dibandingkan dengan pendekatan represif oleh aparat. Bolivia kemudian juga mengembangkan kebijakan lanjutan terkait investasi pemerintah, kesetaraan gender, dan pengakuan internasional tahun 2013 atas hak orang Bolivia untuk mengkonsumsi daun koka.

Kebijakan tersebut efektif dilakukan di Bolivia karena hubungan yang kuat antara pemerintah dengan serikat petani lokal, penegakan hukum, serta peningkatan kompetensi petani lokal dan aparat setempat.

Model kebijakan War on Drugs di Bolivia diakui sebagai best practices oleh Organisasi Negara-negara Amerika. Bahkan UNDP melaporkan pada tahun 2019 bahwa “Dengan mengakui penanaman koka sebagai sumber pendapatan yang sah, pemerintah Bolivia telah membantu menstabilkan pendapatan rumah tangga dan menempatkan petani pada posisi yang lebih baik untuk menanggung risiko mengganti tanaman ilegal dengan tanaman atau ternak alternatif".

War on Drugs oleh BNN

Bagaimana dengan di Indonesia? Kita patut bersyukur ketika Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose di berbagai kesempatan menunjukkan bahwa War on Drugs sejatinya mengedepankan keseimbangan semua aspek P4GN, baik pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan, maupun pemberantasan peredaran gelap narkoba di tingkat Badan Narkotika Nasional.

Sedangkan untuk lingkup Indonesia dengan bonus demografi berlimpah, kebijakan di tingkat nasional merupakan tantangan tersendiri terutama untuk diterapkan hingga ke akar rumput di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, Kepala BNN RI menegaskan setting desa sebagai fokus utama War on Drugs melalui program Desa bersinar. Menurut Bhayu Kuncoro dalam (Ada Apa dengan Desa Bersinar? - kumparan.com), program desa bersinar adalah salah satu program yang digadang-gadang mampu menjadi program unggulan BNN dalam rangka menurunkan angka penyalahgunaan narkoba.

Dasar pemikiran program ini adalah membentengi masyarakat dalam lingkup terkecil yakni desa agar memiliki ketahanan terhadap bahaya narkoba. Semoga awal War on Drugs dari BNN menstimulasi Indonesia terkait kebijakan P4GN yang lebih menyeluruh di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

https://time.com/longform/portugal-drug-use-decriminalization/

https://theconversation.com/perus-war-on-drugs-is-an-abject-failure-heres-what-it-can-learn-from-bolivia-139160

https://www.theguardian.com/news/2017/dec/05/portugals-radical-drugs-policy-is-working-why-hasnt-the-world-copied-it

https://www.nytimes.com/2020/10/05/upshot/portugal-drug-legalization-treatment.html

https://www.huffpost.com/entry/portugal-america-drug-crisis-decriminalize_n_5dbad944e4b066da552d4a6d