BPK Berharap Tidak Ada Penangkapan Pejabat di Bali Gara-gara Korupsi

GUBERNUR Wayan Koster (kiri) bersama Anggota VI BPK RI Prof H. Harry Azhar Azis (kanalbali/RLS)

DENPASAR, kanalbali.com -- Anggota VI BPK RI Prof H. Harry Azhar Azis berharap tidak ada kasus penangkapan pejabat di Bali seperti penangkapan Gubernur Jambi maupun kasus anggota DPRD kota Malang.

Demikian ditegaskannya dalam acara Pengarahan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (1/10).

Bali, kata dia, merupakan daerha yang dijadikan kebanggaan secara nasional. Apalagi dengan pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi Bali selama ini cukup baik bahkan selalu di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan Bali hanya 4,14% di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,81%.

Sementara tingkat pengangguran nasional yang mencapai 5,15% jauh di atas Bali yang hanya sebesar 0,86%. Index Gini Ratio di Bali yang 0,18% juga tercatat masih di bawah nasional yang mencapai 0,38%, sementara pertumbuhan ekonomi Bali juga di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,68% dimana nasional di angka 5,27%.

BACA JUGA : Menteri Luhut : IMF Meeting Membuat Bali Makin Mendunia

Dari pencapaian tersebut Harry Azar Aziz menyatakan Bali bisa menjadi salah satu benchmark pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia, sehingga daerah-daerah lain bisa meniru. “Untuk itu saya mengajak semua peserta di bawah pimpinan Gubernur Bali untuk bekerja keras menurunkan lagi angka-angka tersebut, demi kesejahteraan masyarakat Bali,” tandasnya.

Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Provinsi Bali harus bersih dari parktik suap maupun gratifikasi yang bisa mencederai tata kelola pemerintahan. Kepada seluruh jajarannya, Ia tekankan harus gunakan sistem tata pemerintahan yang diatur oleh undang-undang, jangan ada permaianan di sini.

Koster menginstruksikan semua jajaran untuk memperhatikan setiap arahan yang disampaikan dari BPK terkait sistem pengelolaan keuangan. “Ini kesempatan bagus, pergunakan sebaik-baiknya demi tata kelola keuangan yang lebih baik,” jelasnya pada acara yang diikuti oleh Sekretaris Pemprov Bali I Dewa Made Indra beserta jajaran pejabat dilingkungan Pemprov Bali.

Lebih jauh, Koster menyatakan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik dapat memajukan perekonomian daerah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. “Ini demi tercapainya visi dan misi pembangunan Bali ke depan yang terkandung dalam program Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui penguatan sumber daya lokal Bali. Hal ini juga sesuai dengan prinsip Bung Karno berdikari secara politik, ekonomi, dan budaya” tandasnya. (kanalbali/RLS)