Bupati dan Wali Kota di Bali Diminta Tak Tersandera Janji ke Tim Sukses

Suasana pelantikan Walikota Denpasar dan 5 Bupati di Bali - Screenshot Youtube

DENPASAR - Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali, I Made Anom Wiranata memberikan perhatian khusus bagi kepala daerah terpilih di Bali yang dilantik pada Jumat (26/2) hari ini. Ia meminta kepala daerah terpilih itu tak mementingkan golongannya, apalagi tim suksesnya.

"Yang sering terjadi adalah semacam pengkaplingan ketika seorang bupati menang, maka saat dia menjabat akan mengalihkan sumber dayanya kepada kelompok yang mendukungnya. Bahkan menempatkan tim sukses di jabatan yang sebenarnya bisa diisi oleh profesional," kata Anom saat dikonfirmasi, Jum’at (26/2/2021).

Anom menuturkan, kebiasaan mementingkan satu golongan saat kepala daerah terpilih sejatinya bukan rahasia umum lagi. Padahal, lanjut Anom, kepala daerah terpilih itu harusnya menjadi kepada daerah untuk semua konstituen bukan untuk satu golongan.

"Terus pemberian bansos kepada kelompok pendukungnya. Ini sudah umum sebenarnya, cuma ini mulai harus dipikirkan dan kebijakan untuk semua seperti apa. Karena semua orang itu kan bayar pajak, jadi semua orang harus menerima kembali dalam bentuk fasilitas umum, dan fasilitas umum itu tidak boleh menggunakan kriteria politik. Termasuk pada masa pandemi, itu harus dipikirkan bagaimana memikirkan kelompok yang rentan, ada kebijaksanaan," terangnya.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, I Made Anom Wiranata - IST

Diluar itu, Anom juga menyoroti hubungan antara Bupati/Wali Kota se Bali yang selama ini terlalu mengikuti apa kata Gubernur. Menurutnya, hal itu tak tepat dalam segi pemerintahan.

"Gubernur memang sebagai kepala daerah, tapi yang mesti dipahami hubungan Gubernur dengan Bupati itu bukan hubungan hirarki, tapi hubungan koordinatif, jadi ada diskusi," tuturnya.

Apalagi, lanjut dia, 5 Kepala daerah yang akan dilantik pada Jumat (26/2) besok ini merupakan kader PDIP yang notabene adalah satu partai dengan Gubernur Bali.

"Jadi Bupati harus berani memberikan masukan ke Gubernurnya dan Gubernurnya apakah mau mendengarkan. Saya kira mereka harus saling berdiskusi karena secara politik itu saling membutuhkan, kalau Gubernur ini mau dua periode, harus dengerin masukan dari bupati, kalau tidak di dengerin, nanti bagaimana dukungan untuk pilgub, itu dari segi politik," jelasnya.

Sementara dari segi kebijakan publik, Anom menilai akan ada keuntungan lebih dari segi pembangunan infrastruktur. "Dari segi pembangunan akan lebih mudah koordinasi, karena satu warna itu memudahkan memang, efektivitas. Tapi nilai minusnya, apakah suara yang dari kelompok berbeda bisa didengar?," tutur Anom. (Kanalbali/ACH)