Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Konten Media Partner
Cegah KKN dalam Seleksi Calon Taruna, Poltrada Bali Terapkan Pakta Integritas
11 April 2023 16:06 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
“Tentu ini menjadi kesempatan bagi pendaftar dari Bali karena tak perlu jauh-jauh untuk mengikuti seleksi dan bisa memilih Poltek yang ada di Aceh hingga Papua,” kata Direktur Poltrada Bali Dr Ir Efendhi Prih Raharjo, Selasa (11/4/2023).
Secara keseluruhan jumlah formasi yang tersedia adalah sebanyak 1408. Namun untuk Poltrada Bali hanya ada 49 formasi saja. Yakni, 24 taruna untuk DIII Manajemen Transportasi Jalan (MTJ) dan 25 formasi untuk DIII Teknologi Otomotif.
Efendi menyebut, proses seleksi telah dimulai dengan masa pendaftaran antara tanggal 1 April hingga 30 April 2023. Informasi proses pendaftaran bisa diakses secara online melalui web sipencatar.dephub.go.id.
Bila telah dinyatakan lolos administrasi, peserta dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya. Berturut-turut antara lain Tes Kompetensi Dasar (TKD), Tes Kesehatan, Tes Kesamaptaan, Psikotest dan Wawancara.
ADVERTISEMENT
“ Tes itu melibatkan pihak ketiga untuk menjamin akuntabilitasnya,” kata Efendi. Seperti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tes Kesehatan oleh RS yang ditunjuk dan berasal dari RS Polri atau TNI dan Psikotest oleh lembagai dari Universitas.
Terkait pelaksanaan tes, pihaknya menjamin dari internal Poltrada tidak ada yang bisa mencampuri hasilnya. Namun demikian, secara internal seluruh pegawai Poltrada telah diminta untuk menandatangani pakta integritas yang menyatakan tidak akan melakukan tindakan kolusi maupu nepotisme dan memberi janji-janji terkali kelulusan.
“Kalau ada masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran, kami sangat terbuka untuk menerima laporna menindaklanjutinya,” katanya. (kanalbali/RLS)