Gendo : Kalau Masalah Kecil, Reklamasi Mestinya Dihentikan KBS di DPR RI

AKSI- Wayan Gendo Suardana saat memimpin salah-satu aksi ForBali (kanalbali/Ade Ahimsa)

DENPASAR, kanalbali.com – Pernyataan Calon Gubernur Bali Wayan Koster yang dimuat di sejumlah media memantik reaksi dari Forum Bali Tolak Reklamasi (ForBali). Bila disebut sebagai masalah kecil, mestinya tokoh yang akrab disapa KBS itu bisa menghentikannya dalam posisi sebagai anggota DPR RI.

“Tidak mesti menunggu terpilih Gubernur karena kapasitas sebagai anggota DPR sangat cukup menghentikan proyek ini dengan asumsi masalah reklamasi ini masalah kecil,” kata Koordinator ForBali, Wayan Gendo Suardana, Minggu, 11 Februari 2018.

Jika memang masalah kecil maka menurutnya, tidak susah dia memenuhi permintaan ForBALI agar bersurat ke presiden meminta rencana reklamasi teluk benoa dihentikan dan perpres no 51 th 2014 dibatalkan. “Sebagai ketua partai juga sangat mudah menginstruksikan fraksi di DPRD Bali membuat keputusan politik menolak reklamasi,” ujarnya. Sayangnya, sampai saat ini belum ada bukti yang ditunjukkan.

Gendo juga menentang pernyataan yang menyuruh rakyat berhenti berpolemik soal reklamasi karena suara rakyat itu adalah bagain dari perjuangan. “Sebenarnya kalau mau menghentikan polemik hentikan saja rencana proyek reklamasi dan batalkannperpres no 51 th 2014. Pasti polemik berhenti,” tegasnya.

Seperti diberitakan di sejumlah media, saat mesimakrama dengan ratusan kader PDI Perjuangan, berbagai elemen masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya di Wantilan Pura Jaba Samuan Tiga, Bedulu, Blahbatuh Gianyar, Kamis, 8 Februari 2018, Wayan Koster menilai kontroversi soal reklamasi kurang menguntungkan bagi pembangunan Bali.

Menurutnya, sebenarnya masalah itu adalah masalah kecil. Sebab sudah jelas dalam konsep pembangunan yang bersandarkan pada Tri Hita Karana harus dihindari adanya upaya eksploitasi terhadap alam. Jika tak mematuhinya maka akan ada kutukan dan harus menerima resiko buruknya.Ia juga prihatin karena polemik itu membelah warga Bali dan meminta agar segera dihentikan. (kanalbali/RFH)