Gugatan PLTU Batubara di Buleleng Ditolak, Warga dan Greenpeace Ajukan Banding

WARGA dari Buleleng , Bali Utara saat melakukan aksi penolakan PLTU Batubara di PTUN Denpasar (kanalbali/IST)

Denpasar, kanalbali.com -- Warga Celukan Bawang dan Greenpeace Indonesia tetap melakukan upaya hukum lanjutan Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang tahap kedua. Mereka mendatangi PTUN Denpasar untuk mengajukan permohonan banding atas putusan yang telah dijatuhkan pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu.

Sebelumnya Majelis Hukum memutuskan perkara gugatan tidak diterima. Berdasarkan pertimbangan hakim, penggugat dianggap tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, dikarenakan tidak adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya SK Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang Tahap dua 2x330 MW.

Dewa Putu Adnyana, Direktur YLBHI-LBH Bali mengatakan pertimbangan tersebut sangat menciderai rasa keadilan. Karena dasar pertimbangan tersebut justru bertentangan dengan dasar hukum yang dirujuk oleh majelis yaitu Pasal 1 angka 25 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BACA JUGA : Tolak Pemangkasan Dana Hibah , Anggota DPRD Bali Siap Lapor ke KPK

“Pasal itu menyebutkan tentang pengertian dari sengketa lingkungan hidup dimana sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup" tegas Dewa. Dengan pasal tersebut, warga atau badan hukum yang mengajukan gugatan atas tindakan yang berpotensi mencemari lingkungan dapat diterima oleh hakim.

Kuasa Hukum Masyarakat Sipil, I Wayan Suardana meniai, selain kegagalan tafsir atas sengketa lingkungan hidup, pertimbangan dalam putusan tersebut juga janggal. Pasalnya hakim menolak permohonan pemeriksaan setempat. “Hakim tidak mengetahui langsung penderitaan warga di sekitar lokasi obyek sengketa,” terang Wayan yang biasa disapa Gendo.

Didit Haryo, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menjelaskan keanehan dari putusan hakim selanjutnya adalah saat menyatakan belum ada bukti ilmiah yang menunjukan potensi pencemaran yang ditimbulkan oleh PLTU Batu Bara. Padahal kata Didit, beberapa bukti kajian ilmiah telah dihadirkan oleh penggugat. Salah satunya adalah kajian berjudul “Menilai kualitas udara, dampak racun dan kesehatan dari ekspansi PLTU Batu Bara “ yang ditulis oleh Laury Myllyvirta dengan kode bukti P. 29, sudah diajukan dalam pengadilan namun tidak dipertimbangkan oleh hakim.

“Hal ini mengundang tanda tanya besar, mengapa hakim bisa menyatakan belum ada bukti ilmiah terkait dengan dampak PLTU Batu Bara,” tegas Didit.

Berdasarkan uraian mengenai kegagalan tafsir hakim dan kejanggalan dalam hal pembuktian tersebut warga dan Greenpeace berkeyakinan Majelis Hakim PT PTUN Surabaya bisa membatalkan Putusan PTUN Denpasar.

Mangku Wijayana, warga yang bermukim di sekitar PLTU Celukan Bawang menyesalkan putusan hakim yang menolak gugatan. Mangku menilai hakim tidak memiliki pemahaman di lapangan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas PLTU tersebut. “Warga akan tetap mendukung perlawan terhadap adanya ekspansi PLTU Celukan Bawang, karena dampak kesehatan dan mata pencaharian yang mulai dirasakan warga sekitar,” tukasnya. (kanalbali/RLS)