Hadapi Perang Cyber, Indonesia Buka Kerjasama Antar Bangsa

PERTEMUAN pakar siber dan praktisi teknologi siber digelar , Rabu (10/10) di Kuta Bali - kanalbali/KR 10

BADUNG, kanalbali.com -- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menyatakan, saat ini berkembang isu dari media internasional, bahwa ada sebuah badan Intelijen militer melakukan serangan siber yang menargetkan lembaga-lembaga politik, bisnis, media dan badan olah raga di seluruh dunia.

"Dengan adanya perkembangan siber dunia yang sedang menghangat ini, Indonesia membuka pintu kerjasama dengan negara manapun sesuai dengan kerangka politik luar negeri indonesia yang bebasa aktif," ujarnya saat membuka kegiatan pertemuan para pakar siber dan para praktisi teknologi siber, Rabu (10/10).

Kegiatan itu diikuti perwakilan beberapa negara, seperti Jepang, Turki, Malaysia, Perancis dan Singapura, dan Taiwan. Kegiatan bertema,"Cyber Securty Solution for the Emerging Threat, Protection in Critical  Information Infrastructure and IoT World,", bertempat di Legian, Kuta, Badung, Bali.

BACA JUGA : People Forum Minta Impunitas World Bank – IMF Segera Diakhiri

Selain, menggelar pertemuan tersebut, dalam kegiatan ini juga menggelar kompetisi hacking Indonesia atau Cyber Jawara yang ke-7 yang diikuti 177 tim dari berbagai daerah di Indonesia yang akan bertanding sampai tanggal 12 Oktober 2019.

Djoko melanjutkan, bahwa IOT sudah diterapkan pada bidang bisnis maupun sektor pemerintah dan juga diterapkan pada Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN).

"Keamanan adalah salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan sejak awal perencanaan dan pengembangan sistem atau layanan, termasuk pada teknologi IOT. Tanpa keamanan yang memadai, IOT tidak akan mendapat bagian dari IIKN yang aman karena serangan siber yang terjadi pada IIKN akan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Sehingga sangat diperlukan proteksi," imbuhnya.

Menurut Djoko tugas BSSN untuk mengawal keamanan siber nasional tidaklah ringan. Karena banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Seperti fokus pemerintah Indonesia pada tanggap darurat akibat bencana alam gempa bumi di Lombok, gempa bumi dan tsunami di Palu.

Selain itu, keamanan siber sangat diperlukan pada agenda besar nasional diantaranya IMF-World Bank dan pemgamanan pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 mendatang. (kanalbali/KR10)