Kadinsos Pertanyakan Data Kemensos soal Bansos Rp 450 Miliar Belum Cair di Bali

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan penyaluran Bansos di Tabanan, Bali - dok.Kemensos

DENPASAR - Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra mempertanyakan data yang dilansir Kementerian Sosial bahwa masih ada dana Bansos yang belum cair di Bali senilai Rp 450 miliar.

"Kalau data yang kami terima, jumlahnya tidak sebesar itu," katanya, Rabu (20/10/2021). Dia juga menegaskan, pihaknya di Dinas Provinsi bukanlah sebagai lembaga yang menyalurkan Bansos.

Tetapi hanya menerima dan merekap data dari Bank-Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara-red) sebagai Bank Penyalur Dana Bansos. "Posisi pemerintah Provinsi dan Gubernur tentu adalah mendorong supaya percepatan penyaluran bansos bisa dilakukan," tegasnya.

Adapun dalam data yang diterima Dinsos Bali, dana bansos dari Kementerian Sosial untuk bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Yakni, sebesar Rp 474.101.575.000 terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan. PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000. Sehingga yang belum cair/belum realisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.

Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM. Artinya belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga Penerima Manfaat KPM.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra - IST

“Jadi Bantuan Sosial yang belum cair/belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000 yang. Jadi (mengacu pada data itu-red) tidak benar bila disebut ada Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," ujarnya. Ia juga berharap Kementerian dapat menyampaikan secara detail data yang diterima sehingga bisa diketahui bila ada perbedaan data yang diperoleh.

3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung  sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297  KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM Kota Denpasar 36 KPM dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.

19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum bertransaksi terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial (bansos). Risma menyatakan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar. (Kanalbali/RFH)