Kongres Rekomendasikan Penetapan GBHN,Hasto Bantah untuk Kekang Jokowi

Hasto Kristiyanto di sela-sela Kongres V PDIP di Sanur, Sabtu (10/8) - kanalbali/KR13

DENPASAR, Kanalbali - Kongres Ke-V PDI-Perjuangan yang berlangsung di Grand Inna Bali Beach Hotel menghasilkan 23 sikap politik PDI-Perjuangan. Salah-satunya menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantah rekomendasi itu adalah untuk mengekang Jokowi. "Sama sekali tidak akan mengunci peran presiden yang telah dipilih rakyat untuk menjalankan pemerintahannya," tegasnya di sela-sela Kongres, Sabtu (10/8).

"Beliau akan membuat sebuah legeacy (warisan-red), dengan mengembalikan sistem politik kita kepada sistem politik yang di desain oleh para pendiri bangsa, sistem politik yang menempatkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Hasto menyampaikan bahwa GBHN dibutuhkan untuk menjadi panduan bagi pemerintah untuk membangun negara, sehingga pembangunan Indonesia akan memiliki tujuan dan fokus yang jelas.

"Dengan adanya GBHN, semua dibimbing oleh sebuah arah bagaimana kita maju menjadi pemimpin diantara bangsa-bangsa, maju sdmnya, maju teknologi pangannya, maju di dalam kemampuan produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan maju juga di dalam etika dan moral sebagai bangsa yang merdeka," imbuhnya. (kanalbali/KR13)