Pelabuhan Gilimanuk Siapkan 56 Armada Kapal untuk Arus Mudik

JEMBRANA, kanalbali.com - Hari Raya Idul Fitri hanya tinggal menghitung hari. Dengan demikian akan ada lonjakan arus mudik lebaran ke Jawa melalui jalur darat dengan memanfaatkan jasa penyebrangan Gilimanuk-Ketapang.

Terkait hal tersebut, pihak ASDP Gilimanuk telah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi pelaksanaan arus mudik Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi. Kesiapan tersebut meliputi semua aspek, seperti pelabuhan, dermaga, SDM, dan armada kapal yang disiapkan.

Manajer Usaha ASDP Gilimanuk Heru Wahyono dikonfirmasi tadi siang di ruang kerjannya mengatakan, untuk menghadapi arus mudik lebaran, pihaknya telah menyiapkan 56 armada kapal dan keseluruhan armada kapal yang dimiliki telah dinyatakan layak untuk beroperasi.

Namun dari 56 armada kapal yang dimiliki tersebut saat ini hingga pelaksanaan arus mudik akan dioperasikan 32 armada kapal. Hal ini disesuaikan dengan jumlah dermaga yang dimiliki oleh pelabuhan Gilimanuk dan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sebanyak tujuh dermaga.

“Jika dioperasikan seluruhnya, kami kuatir akan menimbulkan krodit di laut. Terutama antre untuk bersandar di dermaga akan lebih lama atau waktu mengapung lebih lama. Itu akan beresiko menimbulkan kecelakaan laut terutama saat terjadi cuaca buruk,” terangnya, Jumat (18/5).

Karena itu, pihaknya akan mengoperasikan 32 armada kapal. Namun jika terjadi lonjakan yang cukup padat akan diberlakukan sistim mempercepat bongkar muat. Maksimal bongkar buat dengan waktu 15 sampai 20 menit sudah langsung berangkat.

Disamping itu, jika terjadi lonjakan pemudik dengan kendaraan sepeda motor, maka masing-masing kapal lebih banyak memuat sepeda motor. Sehingga antrean sepeda motor cepat terurai dan tidak menimbulkan antrean yang panjang.

“Loket tiket untuk penumpang dan kendaraan juga akan kita tambah. Penambahannya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu,” imbuhnya.

Terkait dengan pengoperasian kapal-kapal besar, seperti pelaksanaan arus mudik sebelum-sebelumnya, menurut Heru, pihaknya masih mengkaji ulang kebijakan tersebut. Mengingat dengan mengoperasikan kapal besar akan mengganggu proses sandar kapal kecil lainnya.

“Kalau kapal besar saat sandar itu kan memerlukan tempat untuk dua kapal kecil, jadi pastilah sangat mengganggu. Makanya kami masih mengkaji pengoperasian kapal besar. Tapi jika pemerintah mewajibkan untuk pengoperasian kapal besar, kami tetap siap,” tutupnya. (kanalbali/KR5)