Pilkada Bali di Masa Krisis, Masyarakat Perlu Calon Alternatif

Ketua KPU Bali, Dewa Lidartawan - IST

Bayang-bayang pilkada dengan calon tunggal di Bali masih menjadi ancaman menjelang Pilkada serentak di Bali. Padahal dalam situais krisis justru dibutuhkan calon alternatif.

"Jadi masyarakat bisa menilai dan membandingkan. Strategi apa yang ditawarkan untuk mengatasi situasi saat ini. Karena ini situasi yang sangat sulit dimana pemerintah mengalamai defisit," tegasnya pengamat politik Nyoman Wiratmadja dalam webinar yang diselenggarakan Forum Peduli Bali, Senin (10/8).

Wiratmadja menilai, calon tunggal di sejumlah daerah di Bali mungkin bisa dipahami saat pandemi COVID-19 belum terjadi. Sebab prediksi banyak pihak sebelum terjadi COVID-19, incumbent di sejumlah daerah seperti Badung dan Denpasar masih sangat kuat untuk dilawan.

"Sekarang khan bisa diukur dari cara mereka (para incumbentt-red) mengambil kebijakan ditengah krisis seperti apa, apakah cukup memuasakan?," ujarnya.

Apalagi menurutnya, dalam teori politik selalu akan ada pihak yang tak puas ketika suatu kebijakan diambil pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, ketidakpuasan itu harus dicerna oleh partai politik untuk berlomba menyediakan calon alternatif agar masyarakat disuguhkan dengan pilihan.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menegaskan, pilkada akan tetap dilangsungkan dan diharapkan juga menggerakan ekonomi. "Jadi diharapkan ini menjadi alternatif penggerak ekonomi lokal ini, karena setiap orang sekarang sudah dibiayai negara untuk bekerja kepemiluan, bukan untuk diam untuk menerima bansos saja," kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gde Lidartawan.

Lidartawan menuturkan, ada hampir 60 ribu orang di Bali yang akan terlibat dalam proses Pilkada 2020 Desember nanti. Mulai dari petugas PPDP, TPS, hingga petugas lain yang akan bertugas di hari pencoblosan nanti.

Diskusi Pilkada oleh Forum Peduli Bali dipandu moderator Nyoman Mardika - IST

"Semua itu punya tujuan bersama untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang akan berlangsung di 6 Kabupaten/Kota se Bali. Kalau sekarang sudah ada 8 ribuan orang yang sudah menjalankan tugasnya, dan semuanya negatif COVID-19," ujarnya.

Selain banyaknya jumlah petugas yang akan terlibat, besaran anggaran kata Lidartawan juga akan membantu menggerakan ekonomi. Total ada Rp. 162 miliar lebih anggaran yang akan digelontorkan di 6 Kabupaten/Kota se Bali.

"Dana tambahan dari APBN itu Rincian penggunaan dana adalah untuk Denpasar Rp. 32.421 miliar, Badung Rp. 29,227 miliar, Tabanan 26.800 miliar, Jembrana Rp. 21.100 miliar, Bangli 22.304 miliar, dan Karangasem Rp. 31.027 miliar," ujarnya.

Diluar anggaran itu, Lidartawan menyebut masih ada anggaran lain yang merupakan dukungan dari APBN sebesar Rp. 44 miliar untuk semua KPU di seluruh Kabupaten dan Kota se Bali. Namun penggunaanya hanya untuk keperluan APD dan peningkatan jumlah TPS akibat jumlah perngurangan pemilih di satu TPS. (Kanalbali/ACH)