Konten Media Partner

Rp 450 Miliar Dana Bansos di Bali Belum Cair, Risma Minta Pemda Gerak Cepat

19 Oktober 2021 12:21 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta, Bali - IST
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta, Bali - IST
ADVERTISEMENT
DENPASAR - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial (bansos). Risma menyatakan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.
ADVERTISEMENT
"Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," kata Risma dalam keteranganya pers terkait kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta , Selasa (19/10/21).
Sementara itu, dari data yang ada, diperkirakan yang belum menerima bantuan sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia pun meminta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.
"Saya minta Januari sampai Oktober harus clear kalau pakai sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang tunai," tegasnya.
Risma menyayangkan tersendatnya pencairan bantuan itu karena berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian di Bali. "Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak," ucapnya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta, Bali - IST
Terlebih lagi, kondisi perekonomian Bali saat ini masih lesu. Sektor level bawah masih terombang-ambing. "Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," katanya di hadapan para Kepala Dinas Pemprov Bali, serta perwakilan Bank-bank milik Negara (Himbara).
ADVERTISEMENT
"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober, kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," imbuh Risma. (Kanalbali/WIB)