Setelah Geger Kasus MC, PDIP Bali Bantah Ada Diskriminasi oleh Gubernur Koster

Pembacaan pernyataan sikap jajaran PDIP Bali terkait tudingan adanya diskriminasi perempuan oleh Gubernur Koster setelah merebakannya kasus MC dilarang tampil - WIB

DENPASAR - Pihak Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP Bali menepis tudingan terkait dugaan diskriminasi perempuan yang dilakukan oleh Gubenur sekaligus Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster.

Dalam jumpa pers khusus, Selasa (21/9/2021), mereka menuduh adanya upaya memperkeruh suasana di saat Gubenur Bali Wayan Koster bekerja keras memperbaiki dampak pandemi COVID-19.

Mereka juga mengaku tak tahu menahu adanya kasus diskriminasi terhadap seorang Master Ceremony (MC) di Bali.

"Diskriminasi ? siapa yang didiskriminasi saya juga tidak paham, kita di PDIP tidak pernah melakukan diskriminasi justru, di Pileg (Pemilihan legislatif-red) kita prioritaskan 30 persen wanita, jadi diskriminasinya gimana saya tidak tahu," tegas Ketua Sekretaris Internal PDIP Bali Tjokorda Gede Agung.

Jajaran PDIP Bali saat konsolidasi internal terkait tudingan adanya diskriminasi perempuan oleh Gubernur Koster setelah merebakannya kasus MC dilarang tampil - WIB

"Coba cek Pemprov Bali, berapa persen wanita pegang jabatan eselon 2 atau 3, Kadis atau Kabbag, jadi kalau ada diskriminasi kan tidak mungkin (ada perempuan di Pemprov Bali-red)," imbuhnya.

Dalam pernyataan pers ditegaskan, PDIP tak akan segan mengambil langkah hukum, jika ada pihak yang secara sengaja menghembuskan isu, memperkeruh dan membuat berita-berita tidak benar (Hoax).

"Kami dan seluruh Kader PDI Perjuangan di seluruh Provinsi Bali tidak segan-segan akan mengambil langkah-langkah hukum dan melaporkan hal tersebut kepada pihak penegak hukum," tegas pernyataan itu.

PDIP Bali mengajak, masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas, dan belum tentu terbukti kebenarannya di media sosial.

PDIP menyayangkan adanya pihak-pihak yang selalu berkomentar miring seakan-akan Gubernur Bali tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

"Bahwa hal seperti ini jelas tidak dapat dibiarkan dan kami sebagai kader wajib hukumnya bagi Kami membela simbol partai dari segala bentuk perbuatan yang selalu menyalahkan, memojokkan, menyudutkan atau dalam bentuk lainnya yang telah merusak tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan," tegas pernyataan itu. (Kanalbali/WIB)