Tarik Ulur Soal Hare Khrisna Jadi Penyebab Pecahnya PHDI

Spanduk penolakan aliran samprada Hare Khrisna dalam sebuah unjuk rasa di Denpasar, Bali - IST

DENPASAR - Lembaga keumatan tertinggi umat Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) saat ini tengah bergejolak. Sejumlah perwakilan PHDI Provinsi menggelar Mahasabha PHDI Luar Biasa (MLB) di Pura Samuan Tiga, Gianyar, Bali. Pengurus PHDI Pusat kemudian menyatakan bahwa MLB tersebut ilegal.

Lalu apa akar persoalannya?. Komang Priambada, selaku Sekretaris PHDI versi MLB 19 menyebut, pengurus PHDI periode 2016-2021 disinyalir telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PHDI.

"Ada 18 pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengurus periode 2016-2021, sehingga sangat penting bagi kami untuk melakukan Mahasabha Luar Biasa," ungkapnya, Rabu (29/09/21) malam.

Salah-satu butir pelanggaran yang sudah menjadi sorotan sejak satu tahun terakhir adalah ketidakmampuan mengatasi permasalahan antara umat Hindu Dresta (adat) Bali dan nusantara dengan aliran-aliran Sampradaya yang berbeda coraknya.

Lebih khusus lagi dengan kelompok Hare Krishna dengan jaringan lembaganya International Society for Krishna Consciousness (ISKCON).

PHDI Pusat sejak 2016 telah memberikan surat pengayoman kepada ISKCON sebagai bagian dari umat Hindu sesuai dengan semangat Mahasabha 2001 di Hotel Radisson, Sanur.

Konflik kemudian terjadi karena kemudian ada tudingan aliran Hare Khrisna terlalu agresif menarik pengikut dan seringkali dengan menyudutkan ajaran Hindu sesuai dengan Dresta (adat) Bali.

Pihak PHDI Pusat membantah tak melakukan apa-apa terkait konflik itu. Bahkan pada bulan Juli 2021 telah menyatakan mencabut pengayoman terhadap Hare Khrisna/ISKCON.

Karena itulah, seperti dinyatakan Ketua PHDI Bali IGN Sudiana yang mendukung PHDI Pusat, mereka lebih berkonsentrasi untuk mensukseskan Mahasabha PHDI pada bulan Oktober nanti.

Terkait dengan polemik keberadaan mereka, pimpinan Hare Khrisna dalam suatu kesempatan menyatakan, mereka akan mengikuti arahan PHDI terkait pengayoman itu. Namun mereka membantah tudingan telah menyudutkan tradisi Bali. (kanalbali/WIB/RFH)