Pemilu 1992 Lebih Bermutu Daripada Pilkada 2024

Hasil Pemilu 1992 Di Timor Timur (Sumber: Buku Pemilu 1992 Dari Daerah Ke Daerah)

Pemilihan Umum (PEMILU) 1992 dan Pilkada Serentak 2024 memiliki karakteristik dan konteks yang sangat berbeda. Meskipun keduanya adalah peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia, terdapat perbedaan mendasar dalam pelaksanaan, tujuan, dan dampak dari kedua ajang demokrasi tersebut. Ada argumen yang bisa diajukan bahwa PEMILU 1992 mungkin lebih bermutu daripada Pilkada Serentak 2024.

### Konteks Sejarah dan Politik

PEMILU 1992 berlangsung pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada saat itu, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat terkontrol dengan dominasi Golkar sebagai partai penguasa meskipun suaranya menurun, sementara PPP dan PDI naik perlahan lahan. Sementara itu, Pilkada Serentak 2024 terjadi dalam era Reformasi yang ditandai dengan keterbukaan politik, kebebasan pers, dan multipartai yang kompetitif. Meskipun Orde Baru dikenal dengan praktik otoriternya, PEMILU 1992 dapat dianggap lebih bermutu dalam beberapa aspek tertentu.

### Stabilitas dan Konsistensi Kebijakan

PEMILU 1992 menawarkan stabilitas politik yang kuat. Meskipun dikritik sebagai pemilu yang tidak sepenuhnya demokratis, keberlangsungan pemerintahan Orde Baru memungkinkan implementasi kebijakan jangka panjang yang konsisten. Pada masa itu, kebijakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur berjalan dengan relatif lancar tanpa hambatan politik yang berarti. Di sisi lain, Pilkada Serentak 2024 menghadapi tantangan fragmentasi politik dan seringnya pergantian kebijakan akibat dinamika politik yang cepat berubah. Ketidakstabilan ini sering kali menghambat kontinuitas program pembangunan dan mengurangi efektivitas pemerintahan daerah.

### Kualitas Kandidat

PEMILU 1992 sering kali mengedepankan kandidat yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan birokrasi. Para calon yang diusung oleh Golkar, PPP, Dan PDI umumnya memiliki rekam jejak yang jelas dan terbukti dalam pelayanan publik bahkan Aktivisme mumpuni. Sebaliknya, Pilkada Serentak 2024 sering kali diwarnai oleh munculnya kandidat dadakan yang kurang berpengalaman tetapi memiliki popularitas yang tinggi berkat media sosial dan Survei. Tren ini memunculkan kekhawatiran tentang kemampuan para pemimpin baru dalam mengelola pemerintahan dengan efektif.

### Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pada masa PEMILU 1992, meskipun ada kekurangan dalam hal transparansi dan keadilan, penegakan hukum terhadap kecurangan pemilu dapat dikatakan lebih tegas. Aparat keamanan dan lembaga pengawas pemilu memiliki otoritas yang kuat untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya manipulasi suara secara masif. Dalam Pilkada Serentak 2024, meskipun ada peningkatan dalam mekanisme pengawasan, praktik-praktik kecurangan dan politik uang masih menjadi tantangan besar. Banyak kasus pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti dengan serius, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dokumen Pribadi

### Partisipasi Politik dan Edukasi Pemilih

PEMILU 1992 juga menunjukkan partisipasi politik yang cukup tinggi dari masyarakat, meskipun dalam kerangka kontrol ketat pemerintah. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya untuk memastikan warga negara berpartisipasi dalam pemilu, meskipun terkadang dengan cara-cara yang otoriter. Di sisi lain, Pilkada Serentak 2024 dihadapkan pada tantangan menurunnya partisipasi pemilih yang disebabkan oleh apatisme politik dan ketidakpercayaan terhadap sistem. Upaya edukasi pemilih yang kurang optimal dan maraknya disinformasi turut memperburuk situasi ini.

### Pengaruh Global dan Regional

Pada era 1990-an, Indonesia relatif terisolasi dari pengaruh global dan regional yang signifikan dalam hal politik dalam negeri. Pemerintah mampu mengendalikan narasi dan arah kebijakan tanpa banyak intervensi dari luar. Namun, Pilkada Serentak 2024 berlangsung di era globalisasi yang sangat dinamis, di mana pengaruh internasional dan media sosial sangat kuat. Hal ini membuat proses politik lebih kompleks dan sering kali tidak terduga, dengan berbagai kepentingan asing yang mungkin ikut bermain dalam dinamika politik lokal.

### Kesimpulan

Meskipun tidak tanpa kekurangan, PEMILU 1992 mungkin lebih bermutu dibandingkan Pilkada Serentak 2024 dalam beberapa aspek seperti stabilitas kebijakan, kualitas kandidat, dan penegakan hukum. Namun, penting juga diingat bahwa mutu sebuah pemilu tidak hanya dilihat dari aspek teknis dan prosedural, tetapi juga dari segi keberpihakan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Pilkada Serentak 2024 menawarkan ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif, meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia.

Di era yang terus berubah ini, pelajaran dari PEMILU 1992 dan tantangan Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi bahan refleksi penting bagi para pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem demokrasi Indonesia ke depan. Pemilu yang bermutu adalah pemilu yang mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.