Berubahnya Arah Koalisi Perubahan

Tanggal 24 Maret 2023 menjadi momentum yang bersejarah bagi tiga parpol, yaitu Partai Demokrat, NasDem, dan PKS yang telah memantapkan langkahnya dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan menandatangani piagam deklarasi kerja sama politik yang disebut dengan Koalisi Perubahan.

Piagam kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang masing-masing di tanggal 1, 2, dan 22 Maret 2023.

Narasi perubahan sendiri sangat lekat dengan kelompok anti pemerintah, meskipun NasDem sendiri merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Demokrat sendiri saat itu sangat getol menyuarakan narasi perubahan sebagai 'narasi perlawanan' terhadap pemerintahan saat itu.

Begitu pula dengan PKS yang konsisten mengambil posisi di luar barisan pemerintah pasca kekalahannya mengusung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu. Meski Prabowo dan Sandiaga Uno justru masuk ke dalam barisan pemerintahan dengan menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Koalisi Perubahan yang digagas oleh trio partai tersebut telah menyepakati Anies Baswedan sebagai capres dalam kontestasi Pilpres 2024, sementara soal Cawapresnya saat itu belum ditetapkan. Hal ini menjadikan persaingan di internal koalisi perubahan untuk memasangkan kader-kader terbaiknya mendampingi Anies Baswedan berjalan dengan cukup 'sengit'.

Kala itu, Demokrat terus mengupayakan Ketua Umumnya, AHY untuk mendampingi Anies Baswedan. Bahkan baliho yang memajang wajah Anies-AHY tak susah dicari. Tapi agaknya PKS yang juga bagian dari koalisi perubahan punya jagoan lain untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan, baik dari internal PKS seperi Ahmad Heryawan (Aher) yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, Sandiaga Uno, hingga Yenny Wahid yang masuk dalam radar PKS untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan.

Wajar, sebelum ada penetapan calon maka seluruh partai politik akan mengusulkan kader terbaiknya atau orang-orang yang sevisi untuk masuk dalam kontestasi Pilpres. Begitu pula dengan Demokrat dan PKS.

Koalisi Perubahan yang Berubah

Babak baru koalisi perubahan pada akhirnya benar-benar berubah ketika PKB yang merupakan partai pimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di menit-menit terakhir masuk menjadi bagian dari koalisi sekaligus memastikan duet Anies-Cak Imin sebagai pasangan Capres Cawapres 2024. Publik tentu cukup kaget, apalagi saat itu PKB masih menjalani komitmen politik dengan Gerindra melalui Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Koalisi PKB-Gerindra sendiri menjadi koalisi parpol yang dideklarasikan lebih awal dari pada Koalisi Perubahan. KKRI dideklarasikan pada 13 Agustus 2022 di Sentul International Convention Center (SICC) yang dihadiri oleh ribuan kader dari PKB dan Gerindra. Namun, masuknya Golkar dan PAN ke dalam KKIR yang sebelumnya telah mendirikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Mei 2022 mengubah peta KKIR, hingga kemudian mengubah nama koalisi dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pada akhirnya, Koalisi Perubahan menjadi berubah peta politiknya ketika Cak Imin dipastikan mendampingi Anies Baswedan sebagai pasangan Capres-Cawapres. Tentu ini sangat berdampak bagi Demokrat yang memang sedari awal sudah mengusung narasi perubahan.

Hal ini dapat dilihat dari respons kader-kader Demokrat di berbagai daerah di Indonesia yang meluapkan kekecewaanya atas keputusan Koalisi Perubahan yang batal mengusung duet Anies Baswedan-AHY.

Lalu bagaimana dengan sikap Demokrat setelah deklarasi Anies-Cak Imin? Saya jadi ingat tentang sebuah adagium yang populer, bahwa segala sesuatu itu mengalami perubahan, kecuali 'perubahan' itu sendiri. Agaknya ini bisa untuk menggambarkan bagaimana polarisasi politik di Indonesia yang petanya gampang untuk berubah.

Jika sebelum dekralasi Anies Baswedan - Cak Imin Demkorat getol mengkritik pemerintah dengan segala kebijakannya, pada akhirnya berubah 180 derajat. Bahkan, meski sebelumnya SBY sempat mengeluarkan buku berjudul "Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi" sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah atas intervensi Presiden Jokowi dalam gelaran Pilpres 2024, nyatanya tak menjadikan posisi Demokrat tetap berseberangan dengan pemerintah.

Akhirnya yang 'getol' dengan narasi perubahan di injury time pun berubah. Salah satu yang paling kentara adalah perubahan dari yang awalnya mengkritik pemerintah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, hingga mendapatkan kepercayaan menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019-2024.

Dengan segala dinamika yang terjadi pada partai-partai politik yang ada, nyatanya Koalisi Perubahan telah berhasil mengantarkan Anies Baswedan-Cak Imin ke dalam kontestasi Pilpres 2024 kemarin, melawan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. Hasilnya seperti yang kita ketahui bersama, koalisi Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang mengusung Prabowo-Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Lalu Bagaimana dengan Koalisi Perubahan?

Melihat gimik politik para elite parpol Koalisi Perubahan agaknya menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan akan benar-benar berubah. Berubah dari yang awalnya menjadi lawan dari Prabowo-Gibran menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

Apalagi, ketika Prabowo Subianto mendatangai Kantor DPP PKB beberapa jam setelah setelah penetapan sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029. Bahkan, kunjungannya ke PKB menjadi kunjungan politik pertama pasca ditetapkannya sebagai Presiden terpilih.

Begitu juga NasDem melalui Ketua Umumnya yang sudah memastikan diri mendukung dan siap bergabung dengan koalisi untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini telah ditegaskan langsung Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam pertemuan dengan Prabowo Subiyanto di Kertanegara pada 25 April 2024. Sebelumnya, Prabowo juga telah melakukan kunjungan ke kantor Partai NasDem pada 22 April 2024 lalu.

Anggota Koalisi Perubahannya lainnya, yaitu PKS juga telah memberikan sinyal ingin merapat ke pemerintahan. Hal ini seperti yang diungkapan oleh Habib Aboe Bakar, Sekjend DPP PKS yang kabarnya akan merencanakan pertemuan dengan Prabowo dalam waktu dekat.

Sebelumnya, diketahui bahwa PKS telah menyambangi kantor DPP PKB pada 25 April 2024 atau sehari setelah kunjungan Prabowo ke DPP PKB. Meski sebelumnya PKS menyatakan diri untuk konsisten di luar pemerintahan, dari sinyal-sinyal yang ada agaknya anggota dari Koalisi Perubahan ini juga akan berubah.

Memang pasang surut hubungan antar partai politik adalah hal yang wajar dalam dunia politik, karena pada dasarnya politik itu memang lekat dengan perubahan. Realitas ini tidak bisa dihindari, karena politik akan mencari titik temu untuk menyatukan kepentingannya.

Hal ini bisa dilihat dari kontestasi sebelum-sebelumnya, dari awalnya mendukung menjadi kontra dan sebaliknya, tinggal bagaimana publik dan khususnya para pemilih menyikapinya. Termasuk, bagaimana partai politik menjelaskan kebijakan politiknya kepada para pemilih yang memiliki ekpsektasi politik yang kadang tidak sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh para elitenya.