Pesantren dan Jejak Panjang yang Dikerdilkan

Ilustrasi santri pesantren. Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

“Pesantren” merupakan sebuah kosakata yang memiliki makna kompleks. Ia bukan hanya sekadar lembaga pendidikan sebagaimana dipahami oleh sebagian besar orang; lebih dari itu, pesantren adalah jantung peradaban Islam Nusantara yang telah berdetak jauh sebelum republik ini berdiri. Ketika lembaga pendidikan modern belum lahir, pesantren telah melahirkan generasi yang tidak hanya pandai membaca kitab, tetapi juga menggerakkan masyarakat di tengah kolonialisme dan krisis kebangsaan.

Sejarah mencatat, embrio pesantren sudah tumbuh sejak abad ke-15, seiring penyebaran Islam di Jawa oleh para Walisongo. Menurut Martin van Bruinessen, sistem pesantren berkembang dari tradisi halaqah di Timur Tengah yang kemudian disesuaikan dengan kultur lokal Nusantara yang kemudian melahirkan perpaduan unik antara pendidikan, spiritualitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Pesantren pertama yang banyak disebut dalam sejarah adalah Pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel pada abad ke-15. Dari tempat ini, jaringan ulama dan santri menyebar ke seluruh Jawa, menciptakan model pendidikan yang mandiri dan berbasis komunitas. Mereka tidak hanya belajar agama, tapi juga berdagang, bertani, dan membangun solidaritas sosial.

Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, pesantren menjadi benteng moral sekaligus basis perlawanan. KH. Hasyim Asy’ari dari Tebuireng, KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, hingga KH. Zainul Arifin di Medan, adalah figur-figur pesantren yang memainkan peran strategis. Mitsuo Nakamura dalam buku Ulama dan Politik di Indonesia menegaskan bahwa pesantren merupakan “kekuatan sosial-politik yang menentukan arah bangsa.”

Ilustrasi santriwati. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Selain menjadi kekuatan sosial-politik, pada masa penjajahan Belanda, pesantren juga menjadi ruang alternatif bagi rakyat untuk mempertahankan identitas dan martabatnya. Ketika berbagai sekolah kolonial menunjukkan ekslusivitasnya sebagai lembaga yang hanya bisa dimasuki oleh kaum priyayi, pesantren bertindak sebaliknya. Ia membuka pintu selebar-lebarnya bagi rakyat jelata yang ingin memperoleh pendidikan.

Di sinilah implementasi terkait egalitarianisme Islam hidup di antara dinding-dinding sederhana pesantren. Dari dinding-dinding sederhana ini pula, lahir gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, bahkan sampai pada gerakan perlawanan kaum santri melalui “Resolusi Jihad” yang berhasil memukul mundur Inggris setelah tewasnya Jenderal Mallaby di tangan seorang santri. Bahkan, sejarah kelahiran TNI pun tak bisa dilepaskan dari gerakan santri.

Sayangnya, catatan-catatan perjuangan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia hampir-hampir nyaris tak ditemukan dalam buku-buku sejarah Indonesia. Maka, tidak heran jika generasi-generasi berikutnya menjadi asing dengan peran pesantren bagi negaranya karena mereka juga merupakan “korban” dari pencatat sejarah bangsanya sendiri.

Jejak Panjang yang Dikerdikan

Jika awalnya pesantren lahir sebagai sebuah akses pendidikan alternatif bagi rakyat jelata sekaligus kekuatan sosial-politik di Indonesia, berbeda cerita ketika Indonesia telah merdeka. Posisi pesantren pascakemerdekaan bisa dibilang mulai dipinggirkan.

Ilustrasi santri di pesantren. Foto: Shutter Stock

Negara yang seharusnya memposisikan pesantren sebagai produk pendidikan khas Indonesia, justru menempatkannya sebagai lembaga “tradisional” yang dianggap tertinggal dibanding sekolah-sekolah umum. Di sinilah kemudian modernisasi pendidikan nasional pasca 1950 an justru menjauhkan pesantren dari pusat kebijakan negara.

Kebijakan pendidikan yang seragam dan berorientasi Barat membuat pesantren kehilangan ruang untuk berkembang sesuai jati dirinya. Kurikulum nasional yang kaku menempatkan ilmu agama dalam posisi “marginal”, sementara nilai-nilai spiritual dan kemandirian sosial yang menjadi inti pendidikan pesantren tidak mendapat pengakuan yang layak.

Hingga pada dekade 1970 – 1980 an, banyak pesantren mencoba beradaptasi dengan arus modernisasi. Mereka menambah kurikulum umum, membuka madrasah formal, bahkan mendirikan universitas. Akan tetapi, sebagaimana dicatat Zamakhsyari Dhofier, modernisasi ini kerap diikuti oleh “pengkerdilan” makna pesantren: dari lembaga pembentuk peradaban menjadi sekadar lembaga pendidikan.

Pesantren kemudian direduksi hanya sebagai “sekolah agama”, padahal peran historisnya jauh lebih luas. Dalam perspektif sosial, pesantren adalah community-based institution yang mengakar kuat dalam sistem sosial ekonomi lokal. Santri bukan hanya pelajar, melainkan juga agen perubahan sosial yang menanamkan etos kerja, solidaritas, dan keberanian moral.

Ilustrasi pesantren Foto: Getty Images

Penyempitan makna ini terjadi tidak lepas dari hegemoni modernitas yang menilai kemajuan berdasarkan indikator material dan rasionalitas teknokratis. Dalam logika ini, pesantren yang sarat nilai spiritual dianggap tidak efisien, tidak produktif, bahkan tidak relevan dengan zaman industri. Padahal, sebagaimana dikatakan Nurcholish Madjid bahwa pesantren justru menyimpan “energi moral yang menjadi penyangga bangsa dari kehampaan modernitas.”

Selain faktor kebijakan, pengkerdilan peran pesantren juga muncul akibat perubahan orientasi masyarakat sendiri. Modernisasi ekonomi membuat banyak orang tua lebih memilih sekolah formal yang dianggap lebih “menjamin masa depan”, sementara pesantren dipersepsikan hanya mencetak ustaz/tokoh agama.

Paradigma ini, menurut Azyumardi Azra adalah bentuk alienasi terhadap tradisi keilmuan Islam yang dulunya menjadi fondasi pendidikan bangsa. Padahal, pesantren telah membuktikan kemampuan adaptifnya terhadap perubahan zaman. Banyak pesantren kini melahirkan inovasi di bidang ekonomi, teknologi, hingga pemberdayaan masyarakat.

Sayangnya, narasi besar tentang peran pesantren dalam pembangunan nasional jarang muncul di ruang publik. Media massa lebih sering menyoroti pesantren dari sisi case by case; kekerasan seksual, kekerasan senior-junior, hingga yang terbaru soal feodalisme yang salah kaprah pemaknaannya, termasuk juga figur-figur pesantren dengan potret yang diambil dari sisi glamoritasnya.

Ilustrasi santri di pesantren. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Itu tidak sepenuhnya salah, tapi sisi-sisi besar yang seharusnya dipotret justru sama sekali tak mendapatkan ruang. Sebut saja tentang peran sosial-ekonomi pesantren, karya-karya tokoh-tokoh pesantren, inovasi-inovasi pesantren, hingga hal positif lainnya tentang pesantren yang tak pernah menjadi ‘sajian utama’.

Di titik inilah pentingnya mengembalikan pemahaman tentang makna pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan sebagai lembaga peradaban. Pesantren telah mengajarkan nilai gotong-royong jauh sebelum istilah solidaritas sosial dipopulerkan. Ia juga telah melatih kemandirian sebelum negara bicara soal ketahanan ekonomi rakyat. Artinya, perlu kembali diingat bahwa bangsa ini tumbuh, salah satunya, dari kearifan lokal dan spiritualitas kolektif yang hidup di pesantren.