Penyidikan yang Bias, Keadilan yang Terkikis

Ilustrasi Penyidikan. Sumber : Istock Penyidikan: Gerbang Awal Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam sistem peradilan pidana, penyidik menempati posisi yang sangat strategis. Penyidik merupakan salah satu aktor pertama yang berhadapan langsung dengan fakta-fakta suatu peristiwa pidana. Melalui serangkaian tindakan penyidikan, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, barang bukti, bukti elektronik, serta berbagai informasi relevan dikumpulkan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Dengan demikian, penyidikan bukan sekadar tahapan administratif untuk melengkapi berkas perkara. Penyidikan merupakan proses fundamental yang menentukan bagaimana suatu peristiwa pidana dikonstruksikan secara hukum. Di sinilah profesionalitas penyidik menjadi penting. Sebab, kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak alat bukti yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga oleh bagaimana alat bukti tersebut diperoleh, diperiksa, diuji, dan dituangkan dalam administrasi penyidikan. Persoalannya, dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang muncul keluhan mengenai proses penyidikan yang dianggap tidak objektif, pemeriksaan yang tidak menyeluruh, hingga dugaan keberpihakan aparat terhadap kepentingan salah satu pihak. Fenomena ini patut mendapatkan perhatian serius. Sebab, ketika penyidikan kehilangan objektivitas, maka konstruksi perkara yang dihasilkan berpotensi menjauh dari fakta peristiwa yang sebenarnya. Membaca Fakta Empiris: Ketika Pengaduan Publik Banyak Menyasar Fungsi Reserse Persoalan profesionalitas penyidik bukan hanya menjadi diskursus akademis. Sejumlah data pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan masih menjadi salah satu titik krusial dalam evaluasi kinerja kepolisian. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dalam rilis capaian kinerja tahun 2025 yang diberitakan pada Januari 2026, mencatat sebanyak 1.291 pengaduan masyarakat terkait kinerja Polri. Menariknya, sekitar 90 persen pengaduan tersebut berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan. Data ini tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh penyidik melakukan pelanggaran. Pengaduan juga harus diperiksa dan diverifikasi berdasarkan fakta masing-masing perkara. Namun, angka tersebut merupakan sinyal empiris bahwa kualitas pelayanan dan profesionalitas fungsi reserse masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi secara serius. Di sisi lain, data pengaduan mengenai dugaan penyiksaan juga memperlihatkan persoalan yang tidak dapat diabaikan. Amnesty International Indonesia pada Juni 2024 mengungkapkan adanya peningkatan kasus penyiksaan yang terdokumentasi dari 15 kasus dengan 25 korban pada periode 2021–2022 menjadi 30 kasus dengan 49 korban pada periode 2023–2024. Dalam periode tersebut, aparat kepolisian mendominasi pihak yang diduga menjadi pelaku. Sementara itu, data pengaduan Komnas HAM yang disampaikan dalam publikasi Ombudsman RI mencatat 282 pengaduan terkait dugaan penyiksaan sepanjang 2020 hingga 2024, dengan 176 pengaduan melibatkan pihak kepolisian. Data tersebut harus dibaca secara proporsional. Pengaduan bukanlah putusan pengadilan yang membuktikan kesalahan individu. Akan tetapi, fakta tersebut cukup menjadi alasan untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Sebab, proses pemeriksaan yang tidak bebas dari tekanan berpotensi menghasilkan keterangan yang tidak mencerminkan kehendak maupun pengetahuan sebenarnya dari orang yang diperiksa. BAP Bukan Sekadar Dokumen, Melainkan Rekaman Konstruksi Perkara Salah satu instrumen penting dalam proses penyidikan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP menjadi dokumentasi resmi mengenai keterangan dan tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Di dalamnya terdapat uraian mengenai peristiwa, keterangan saksi, keterangan tersangka, serta informasi lain yang relevan bagi kepentingan penyidikan. Secara konseptual, BAP seharusnya menjadi representasi yang cermat atas keterangan yang diberikan oleh pihak yang diperiksa. BAP tidak boleh menjadi ruang bagi penyidik untuk memasukkan asumsi pribadi, menghilangkan fakta tertentu, atau membangun narasi yang sejak awal diarahkan untuk membenarkan konstruksi perkara tertentu.Bahaya muncul ketika penyidik hanya menggali fakta yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi mengabaikan fakta lain yang justru dapat mengubah arah penanganan perkara. Misalnya, keterangan saksi yang meringankan tidak diperiksa secara serius, bukti yang berpotensi membantah dugaan tindak pidana tidak ditindaklanjuti, atau pertanyaan pemeriksaan disusun sedemikian rupa sehingga keterangan yang muncul hanya mengarah pada satu kesimpulan. Apabila praktik demikian terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar ketidakcermatan administratif. Hal tersebut dapat mengganggu objektivitas penyidikan dan berpotensi mencederai hak-hak para pihak yang berperkara. Perlu dipahami bahwa BAP bukan alat bukti yang secara otomatis membuktikan kebenaran seluruh isinya. BAP merupakan bagian dari administrasi dan dokumentasi proses penyidikan yang substansinya tetap harus diuji menurut hukum pembuktian di persidangan. Dengan kata lain, kebenaran tidak lahir hanya karena suatu keterangan telah dituangkan dalam dokumen resmi dan dibubuhi tanda tangan. Menguji Secara Normatif: KUHAP Baru Menuntut Profesionalitas yang Lebih Terukur Secara normatif, Indonesia telah memasuki babak baru hukum acara pidana melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak 2 Januari 2026. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perubahan tersebut penting karena KUHAP baru memberikan penekanan lebih kuat terhadap perlindungan hak tersangka, saksi, korban, peran advokat, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Beberapa ketentuan sangat relevan dengan persoalan objektivitas penyidikan: Pertama, ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka yang harus direkam menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Rekaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan tersangka atau terdakwa, serta pemeriksaan di persidangan atas permintaan hakim. Kedua, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan advokat sebelum pemeriksaan dimulai. Advokat juga berhak mendampingi selama pemeriksaan berlangsung. Ketiga, apabila penyidik melakukan intimidasi atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, advokat atau pemberi bantuan hukum dapat menyatakan keberatan dan keberatan tersebut dicatat dalam berita acara. Keempat, keterangan saksi harus diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apa pun. Kelima, penyidik wajib mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pemeriksaan. Keterangan tersebut kemudian dimuat dalam BAP dan ditandatangani setelah pihak yang diperiksa membaca serta memahami isinya. Keenam, penyidik juga wajib memeriksa saksi yang dihadirkan oleh tersangka. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan tidak hanya berorientasi pada pengumpulan fakta yang memberatkan, tetapi juga memberikan ruang bagi fakta yang dapat meringankan atau membantah dugaan tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa KUHAP baru tidak hanya memberikan kewenangan kepada penyidik, tetapi juga menempatkan kewajiban profesional dan perlindungan hak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Lebih jauh, Pasal 235 KUHAP baru mengatur jenis alat bukti serta mensyaratkan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Pasal 235 ayat (5) bahkan menegaskan bahwa alat bukti yang dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan di persidangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Artinya, hukum acara pidana tidak hanya berbicara mengenai apa yang ditemukan sebagai alat bukti, tetapi juga bagaimana alat bukti tersebut diperoleh. Ketika Penuntut Umum Menerima Konstruksi Perkara yang Tidak Utuh Permasalahan profesionalitas penyidik juga memiliki hubungan erat dengan kedudukan penuntut umum.Hasil penyidikan menjadi salah satu fondasi bagi penuntut umum dalam menentukan kelanjutan penanganan perkara, menyusun konstruksi dakwaan, dan mempersiapkan pembuktian di persidangan. Apabila sejak awal terdapat fakta yang tidak dicatat, keterangan yang tidak dituangkan secara utuh, atau bukti yang sengaja tidak ditindaklanjuti, maka penuntut umum berpotensi menerima konstruksi perkara yang tidak lengkap. Memang, penuntut umum tidak sekadar menjadi penerima pasif hasil penyidikan. Ia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai kelengkapan serta kecukupan hasil penyidikan sesuai hukum yang berlaku. KUHAP baru juga menekankan penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Namun, koordinasi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap hasil penyidikan yang tidak objektif. Justru koordinasi harus menjadi ruang pengujian agar konstruksi perkara yang akan dibawa ke persidangan memiliki dasar faktual dan yuridis yang memadai. Penuntut umum harus mampu melihat perkara secara kritis, bukan sekadar mengikuti narasi yang telah dibangun dalam berkas penyidikan.Di sisi lain, hakim tetap menjadi pihak yang memiliki kewenangan menilai alat bukti dan menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan berdasarkan pemeriksaan persidangan. Dengan demikian, setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana memiliki fungsi pengawasan dan pengujian masing-masing. Akan tetapi, fungsi tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab penyidik untuk menghasilkan proses penyidikan yang benar sejak awal. Alat Bukti Selengkap Apa Pun Dapat Kehilangan Daya Dukung Jika BAP Tidak Objektif Ada satu hal yang menurut penulis perlu menjadi perhatian bersama: alat bukti yang banyak belum tentu menghasilkan pembuktian yang berkualitas apabila proses penyidikannya tidak dilakukan secara profesional. Kelengkapan alat bukti tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas proses pemeriksaan.Bayangkan apabila terdapat keterangan saksi, dokumen, bukti elektronik, barang bukti, dan keterangan ahli yang secara kuantitatif terlihat lengkap. Namun, dalam proses penyidikan, fakta-fakta tersebut tidak diperiksa secara objektif, hubungan antarbukti tidak diuji secara cermat, bahkan terdapat keterangan yang diarahkan untuk membenarkan kepentingan salah satu pihak. Dalam kondisi demikian, kelengkapan berkas perkara tidak otomatis mencerminkan kebenaran materiil.Penting untuk ditegaskan bahwa tidak setiap kekeliruan dalam BAP serta-merta membatalkan seluruh alat bukti atau menjadikan perkara tidak sah. Akibat hukumnya harus dinilai berdasarkan sifat pelanggaran, keautentikan bukti, cara perolehan bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila penyimpangan tersebut menyangkut pemaksaan keterangan, manipulasi, atau perolehan alat bukti secara melawan hukum, persoalannya menjadi jauh lebih serius karena dapat memengaruhi keabsahan dan kekuatan pembuktian. Pada akhirnya, pembuktian pidana bukan kompetisi untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya alat bukti, melainkan proses untuk menguji apakah fakta yang diajukan benar, relevan, autentik, dan diperoleh secara sah. Penyidik Harus Menjadi Pencari Kebenaran, Bukan Pembentuk Skenario Perkara Profesionalitas penyidik tidak cukup diukur dari kecepatan menyelesaikan berkas perkara atau banyaknya perkara yang berhasil dilimpahkan kepada penuntut umum. Profesionalitas harus tercermin dari kemampuan penyidik menjaga objektivitas, memeriksa seluruh fakta yang relevan, menghormati hak para pihak, serta tidak membiarkan kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal memengaruhi proses penyidikan. Penyidik harus bersedia menemukan fakta yang memberatkan maupun yang meringankan. Sebab, tugas penyidik bukan membangun pembenaran atas suatu dugaan, melainkan membuat terang suatu tindak pidana berdasarkan bukti dan prosedur hukum. Oleh karena itu, penguatan profesionalitas penyidik perlu diwujudkan melalui beberapa langkah konkret: optimalisasi rekaman pemeriksaan, pengawasan internal yang efektif, akses pendampingan hukum, pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan tersangka, mekanisme pengaduan yang responsif, serta evaluasi terhadap dugaan manipulasi administrasi penyidikan. Lebih dari itu, perlu dibangun budaya penegakan hukum yang menempatkan integritas sebagai standar utama, bukan sekadar atribut institusional. Penutup: Keadilan Tidak Boleh Dikalahkan oleh Konstruksi BAP Pada akhirnya, keadilan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh apa yang terungkap di ruang persidangan, tetapi juga oleh bagaimana fakta pertama kali ditemukan dan dicatat pada tahap penyidikan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bukan sekadar lembaran kertas yang menjadi syarat kelengkapan berkas perkara, melainkan rekaman proses pemeriksaan yang harus mencerminkan keterangan secara jujur, teliti, dan objektif.​Ketika BAP disusun secara tidak profesional dan cenderung memihak salah satu pihak, proses pencarian kebenaran berisiko berubah menjadi proses pembenaran atas konstruksi perkara yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, alat bukti selengkap apa pun tidak akan bermakna bagi keadilan apabila diperoleh melalui manipulasi, tekanan, atau keberpihakan.​Penyidik seharusnya tidak bekerja untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Sebab, keadilan tidak lahir dari BAP yang sekadar lengkap, melainkan dari proses penyidikan yang jujur, objektif, profesional, dan berintegritas. Pada titik inilah integritas penyidik menjadi salah satu fondasi terpenting bagi tegaknya keadilan dan kepastian hukum.