Konten dari Pengguna

Kakanwil Kemenkum Maluku Dorong Kualitas JDIH di Wilayah Maluku

Kanwil Kemenkum Maluku
Akun Pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku
18 Maret 2025 12:08 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Kanwil Kemenkum Maluku tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kakanwil Kemenkum Maluku Dorong Kualitas JDIH di Wilayah Maluku
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
AMBON, KEMENKUM MALUKU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, membuka secara resmi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Wilayah Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum di Maluku.(18/03/25)
ADVERTISEMENT
Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan JDIH. Ia menjelaskan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH tahun ini memfokuskan pada pengembangan layanan literasi hukum dan penguatan dokumentasi hukum.
"JDIH bukan hanya sekadar wadah dokumentasi, tetapi juga berperan dalam membangun literasi hukum di tengah masyarakat. Pemahaman terhadap hukum harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari," ujar Saiful Sahri.
Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi dokumen hukum, integrasi data dengan pusat JDIH nasional, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah aspek penting yang harus terus dikembangkan agar layanan dokumentasi hukum semakin optimal.
"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota JDIH di Provinsi Maluku. Dengan sistem dokumentasi yang tertata dan terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang akurat, berkualitas, transparan, dan terpercaya," tutupnya.
ADVERTISEMENT
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku, serta Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi di Kota Ambon secara hybrid. (Humas/Feas)