Kanwil Kemenkum Maluku Adakan Rapat Persiapan RB Menuju WBK/WBBM 2025

Ambon, Kemenkum Maluku – Dalam rangka memaksimalkan kinerja tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku mengadakan Rapat Persiapan Pemenuhan Data Dukung untuk Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin, 3 Maret 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan ini dihadiri oleh seluruh Tim Pokja WBK/WBBM Kanwil Kementerian Hukum Maluku.

Agenda utama rapat ini adalah membahas pemenuhan data dukung yang sangat krusial untuk mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi. Selain itu, rapat juga bertujuan untuk memperkuat Pembangunan Zona Integritas di Kanwil Kemenkum Maluku, agar dapat meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful Sahri memberikan arahan umum yang menekankan pentingnya pemenuhan data dukung sebagai elemen utama dalam upaya meraih predikat WBK/WBBM. Ia mengajak seluruh Tim untuk lebih berkomitmen dalam menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan relevan, guna memastikan keberhasilan program Reformasi Birokrasi.

Saiful Sahri juga menyoroti pentingnya sarana dan prasarana pelayanan publik sebagai prioritas dalam meraih predikat WBBM di Kanwil Kementerian Hukum Maluku. “Saya mengajak seluruh anggota Tim Pokja untuk berperan aktif dalam menyiapkan data dukung yang diperlukan dan terus bersinergi demi tercapainya predikat WBBM pada tahun 2025,” ujar Saiful.

Saiful juga menegaskan bahwa rapat ini menjadi momentum penting bagi Kanwil Kemenkum Maluku untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mendukung pencapaian tujuan besar reformasi birokrasi, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Reza Aditiyas Ananda juga memberikan pencerahan tentang aspek hukum dan pelayanan publik dalam Reformasi Birokrasi. Dirinya menjelaskan bahwa pemenuhan data dukung harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan pelayanan publik yang lebih baik, untuk memastikan bahwa birokrasi yang dibangun benar-benar bersih dan melayani dengan optimal.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), La Margono selaku Ketua ZI memaparkan tentang strategi serta langkah-langkah konkret yang perlu diambil dalam proses pemenuhan data dukung. Margono menekankan pentingnya sinergi antar bagian dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mendukung pencapaian target WBK/WBBM secara maksimal. (Humas/H.S)