Penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenkumham Tahun 2023

Kanwil Kemenkumham Maluku
Akun Pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku
Konten dari Pengguna
6 Februari 2023 18:56 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Kanwil Kemenkumham Maluku tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Doc. Humas Kanwil Kemenkumham Maluku
zoom-in-whitePerbesar
Doc. Humas Kanwil Kemenkumham Maluku
ADVERTISEMENT
Ambon, KUMHAM MALUKU - Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi dibahas dalam Rapat Pelaksanaan RB Kemenkumham Tahun 2023, Senin (06/02) diinisiasi oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI kegiatan diikuti oleh Kabag Program dan Humas Abd Malik Wagola mewakili Kakanwil Kemenkumham Maluku M. Anwar N bersama pegawai Subbagian Humas, RB dan TI dari Aula lt.4 melalui zoom cloud meeting.
ADVERTISEMENT
Rapat yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI Ida Asep Somara ini menghadirkan pembicara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diantaranya, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara.
"Penajaman Road map Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan road map yang lebih komperehensif dan mampu memberikan dampak nyata, baik kepada masyarakat maupun terhadap pembangunan nasional." Ujar Agus.
Dijelaskan olehnya bahwa terdapat empat poin utama dalam penajaman road map diantaranya penajaman goal setting, penetapan program atau kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus reformasi birokrasi tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hulu hilir dan penajaman indikator reformasi birokrasi.
Mempertajam landasan penyampaiannya, Agus menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong Reformasi Birokrasi Tematik yakni reformasi birokrasi yang mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE, dan sebagainya.
ADVERTISEMENT
"Reformasi Birokrasi Tematik ini dirumuskan untuk mewujudkan tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu pencapaian pembangunan nasional. Pelaksanaan RB Tematik tidak akan terwujud jika tidak dibarengi dengan strategi dan pengelolaan yang tepat." tandasnya. (Humas/AI)