Pengangguran Indonesia: BPS Ungkap Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia
Tulisan dari Syam Zulkarnain Fahim tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

BPS mencatat angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) periode Agustus 2025 adalah sebesar 4,85%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka persentase untuk mengetahui jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Angkatan kerja dalam definisi BPS adalah penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang aktif mencari kerja. Artinya, angka tingkat pengangguran terbuka dapat memperlihatkan kondisi penyerapan ketenagakerjaan di Indonesia. Semakin tinggi angka TPT, maka semakin sedikit tenaga kerja yang terserap di Indonesia (menganggur).

Tabel di atas menunjukkan angka TPT di masing-masing provinsi Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Provinsi Bali dan Papua Pegunungan menunjukkan angka TPT yang lebih kecil. Namun, perlu berhati-hati dalam menginterpretasikan angka tersebut. TPT Provinsi Bali lebih kecil karena provinsi Bali didominasi oleh sektor pariwisata dan menjadi salah satu destinasi favorit warga domestik. Berbeda hal nya dengan di Provinsi Papua Pegunungan. Banyak warga di Papua Pegunungan yang mungkin bekerja di sektor informal seperti menjadi buruh angkut, buruh pertanian dan lain sebagainya yang tidak memiliki jam kerja yang jelas, jaminan kesehatan serta upah yang jelas. Hal inilah yang mungkin menjadi penyebab TPT Papua Pegunungan terlihat kecil, karena mereka lebih banyak bekerja di sektor informal.
Jika dikaitkan dengan kemiskinan, pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi pengangguran, maka semakin tinggi pula kemiskinan. Garis kemiskinan Indonesia tahun 2025 di wilayah perkotaan mencapai Rp 629.561. Sedangkan, garis kemiskinan Indonesia tahun 2025 di wilayah perdesaan mencapai Rp 580.349. Garis kemiskinan digunakan untuk menentukan apakah termasuk penduduk miskin atau tidak. Jika seseorang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan, maka ia termasuk kedalam penduduk miskin.
Tabel di atas menunjukkan kondisi kemiskinan di Indonesia pada periode Maret 2025. Berdasarkan data Susenas Maret 2024, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan adalah 11,64 juta jiwa. Artinya, telah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 0,37 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan periode Maret 2024 adalah 13,58 juta jiwa. Artinya, telah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 1,00 juta jiwa.
Kondisi kemiskinan juga memengaruhi indeks kebahagiaan di Indonesia. Menurut hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) BPS dalam sebuah publikasi yang berjudul Indeks Kebahagiaan 2021 yang rilis setiap 5 tahunan, indeks kebahagiaan dalam skala 0-100 pada 2021 sebesar 71,49. Indeks ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 70,69 meningkat sebesar 0,8 poin. Indeks kebahagiaan ini disusun terdiri atas tiga dimensi, yaitu dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup.
Tingkat pengangguran, kemiskinan dan juga indeks kebahagiaan salit berkaitan. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin tinggi pula kemiskinan. Jika kemiskinan makin marak, indeks kebahagiaan cenderung akan semakin rendah. Tingkat pengangguran dapat diatasi ketika tenaga kerja yang ada dapat terserap sepenuhnya. Hal ini juga perlu dukungan dari pemerintah untuk dapat menaruh perhatian khusus terhadap kondisi pengangguran di Indonesia. Pemerintah dapat mengatasi pengangguran lewat pendidikan dengan menguatkan kurikulum Pendidikan di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan industri pasar tenaga kerja. Pendidikan menjadi sebuah kunci kemajuan sebuah bangsa. Pemberdayaan UMKM juga dapat mengatasi angka pengangguran. Program magang wajib berbayar bagi siswa SMK dan mahasiswa agar mereka mendapatkan pengalaman kerja serta peluang untuk mengetahui serta lebih mengenal bagaimana dunia kerja. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, masalah pengangguran di Indonesia pasti dapat teratasi.

