Konten dari Pengguna

Pentingnya Pekerjaan yang Layak Demi Meningkatkan Ekonomi di Indonesia

Kartika Laily
Mahasiswa FV - Manajemen Perkantoran Digital Universitas Airlangga
23 Mei 2023 16:30 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Kartika Laily tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi foto, Doc pribadi.
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi foto, Doc pribadi.
ADVERTISEMENT
Saat ini pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu peranan utama untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia sampai saat ini masih berusaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu masalah besar bagi Indonesia yang masih menjadi persoalan yang sampai sekarang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kemiskinan berarti mengisyaratkan adanya ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang mana nantinya akan memberi dampak buruk ke berbagai permasalahan kehidupan. Dampak dari kemiskinan ini tidak lain yakni menumbuhkan generasi malnutrisi dan stunting, mudah terkena penyakit, serta tidak mampu menikmati pendidikan, serta masalah sosial yang akan terus berlanjut pada kehidupan setelahnya. Yang mana hal-hal tersebut hanya akan menjadi sumber masalah sosial dan beban negara serta penduduknya. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah memberikan perhatian penuh pada salah satu cara penekanannya yaitu dengan pemberian pekerjaan yang layak dan berkualitas. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang layak mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan menekan kemiskinan agar mampu meningkatkan perekonomian negara.
ADVERTISEMENT
Untuk saat ini, masalah ketenagakerjaan di Indonesia merupakan hal cukup sulit diatasi dikarenakan oleh lapangan pekerjaan yang layak masih terbilang kurang juga karena jumlah penduduk yang semakin meningkat. Ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat serta tidak merata di setiap kota menyebabkan masyarakat mengalami kemiskinan dan hidup kurang layak. Pemerintah sampai saat ini masih belum dapat menekan pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan kemiskinan demi mengeluarkan masyarakat dari lubang kemiskinan akibat krisis, seperti melalui pemberian perekonomian yang berkualitas, Meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Kemiskinan dari segi ekonomi adalah salah satu penyebab dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini diakibatkan oleh rendahnya pendidikan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada akhirnya menyebabkan upahnya juga rendah. Tidak hanya kualitas sumber daya manusia yang harus meningkat, pekerjaan yang mereka dapatkan juga harus berkualitas agar mampu menjamin pekerja untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menciptakan lapangan kerja yang layak untuk seluruh masyarakatnya. Indikator pekerjaan layak ini merujuk pada publikasi International Labour Organization (ILO) yakni Profil Pekerjaan yang Layak (Decent Work Country Profile) di beberapa negara, salah satunya Indonesia pada tahun 2012.
ADVERTISEMENT
Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan ke-8 adalah perkerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. International Labour Conference (ILO) di konferensinya pada tahun 1999 membeberkan sebuah konsep mengenai pekerjaan layak atau decent work yang mana setiap pekerjaan harus menjamin pekerja dapat mengerjakan pekerjaannya dengan produktif serta mampu terpenuhinya hak-hak asasinya sebagai seorang manusia yang memiliki kesamaan martabat. Berawal dari Millennium Development Goals atau MDGs yang kemudian berkembang menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) ini sudah mendapatkan kesepakatan oleh anggota PBB di tahun 2000 lalu berakhir di akhir tahun 2015. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dari segi substansi sampai proses penyusunannya.
Millennium Development Goals yang sudah diterapkan lebih dari 15 tahun ini berisi 8 tujuan, 21 sasaran, serta 60 indikator. Yang mana tujuannya hanya bisa mengurangi setengah dari seluruh masalah-masalah mengenai pembangunan. Millennium Development Goals hanya memberikan tanggung jawab besar terhadap tujuan utama pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, namun memiliki peran yang tidak seimbang terhadap negara maju. Kelemahan MDGs sendiri terdapat pada penyusunan sampai implementasinya yang mana eksklusif serta sangat birokratis namun tidak melibatkan peran penting dari pihak non-pemerintah.
ADVERTISEMENT
Berbeda dengan Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals mampu membantu mengatasi masalah-masalah pembangunan dengan lebih komprehensif baik pada sisi kualitatif maupun kuantitatif. SDGs sendiri bersifat lebih universal dengan memberikan kedudukan yang setara untuk semua negara, baik negara kurang berkembang, negara berkembang, serta negara maju yang mana mereka dapat berkontribusi terhadap pembangunan. SDGs memberikan 5 prinsip utama yang menyetarakan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu, Manusia; Bumi; Kemakmuran; Perdaiaman; dan Kerjasama. Prinsip ini dikenal dengan istilah 5P yang mana memuat 17 tujuan dan 169 sasaran yang saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain agar dapat mencapai tujuan bersama yakni kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Agenda ini berlaku mulai tahun 2016 sampai nanti di tahun 2030 demi menggapai 3 tujuan utama yaitu memberantas kemiskinan, menggapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.
ADVERTISEMENT
Oleh karenanya, International Labour Organization (ILO) membuat agenda layak kerja yang terdiri dari 4 pillar, yakni, Hak di tempat kerja; Pekerjaan penuh dan produktif; Perlindungan sosial; dan Dialog Sosial. Dari 4 pillar tersebut memuat 10 indikator, yaitu, Kesempatan kerja; Pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif; Jam kerja yang layak; Menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi; Pekerjaan yang harus dihapuskan; Stabilitas dan jaminan pekerjaan; Kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan; Lingkungan kerja yang aman; Jaminan sosial; dan Dialog Sosial, Representasi Pekerja dan Pengusaha.