Menkeu Berganti, Arah Kebijakan Fiskal Indonesia Dipertanyakan

(Created Image by ChatGPT)

Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat di sebuah kementerian. Posisi ini memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana negara mengelola pendapatan, belanja, utang, dan defisit APBN. Karena itu, ketika Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada sosok baru yang memimpin Kementerian Keuangan, tetapi juga pada bagaimana arah kebijakan fiskal Indonesia akan dilanjutkan.

Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada September 2026. Serah terima jabatan berlangsung pada 15 September 2026. Setelah dilantik, Suahasil menyampaikan komitmen untuk menjaga keuangan negara serta memastikan APBN tetap menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi.

Pergantian tersebut terjadi ketika pemerintah sedang menghadapi pekerjaan besar dalam pengelolaan APBN. Pada Semester I 2026, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.656 triliun. Pada periode yang sama, defisit APBN tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.

Angka tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal harus dikelola secara hati-hati. Pemerintah tetap membutuhkan belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, tetapi pada saat yang sama harus memastikan pengeluaran negara tetap efektif dan berkelanjutan.

Pertanyaannya bukan hanya siapa yang menjadi Menteri Keuangan, tetapi ke mana kebijakan fiskal akan diarahkan.

APBN 2026 sendiri dirancang ekspansif dengan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, dan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB. Artinya, pemerintah masih menggunakan APBN sebagai salah satu instrumen untuk menjaga aktivitas ekonomi.

Namun, besarnya anggaran tidak otomatis berarti semakin besar manfaat yang diterima masyarakat. Tantangan sebenarnya terletak pada kualitas belanja. Anggaran harus mampu menghasilkan dampak yang dapat dirasakan, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan daya beli masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah RAPBN 2027. Pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati sejumlah arah kebijakan RAPBN 2027, termasuk target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen serta dorongan agar subsidi dan bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Pergantian Menteri Keuangan di tengah proses tersebut membuat kesinambungan kebijakan menjadi perhatian. Kebijakan fiskal tidak dapat hanya bergantung pada pergantian figur. Yang lebih penting adalah memastikan perencanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara, belanja, pembiayaan, dan koordinasi dengan lembaga lain tetap berjalan konsisten.

Masyarakat juga perlu melihat persoalan fiskal dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika pemerintah mengubah kebijakan pajak, subsidi, bantuan sosial, atau belanja negara, dampaknya dapat dirasakan melalui harga barang, kesempatan kerja, daya beli, hingga kualitas pelayanan publik.

Karena itu, publik memiliki alasan untuk memperhatikan kebijakan Menteri Keuangan baru. Bukan untuk sekadar menilai sosoknya, melainkan untuk melihat apakah setiap kebijakan benar-benar mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Pergantian Menteri Keuangan pada akhirnya bukan titik akhir, melainkan awal dari tantangan baru. Suahasil Nazara menghadapi tugas untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap mampu menjalankan fungsi stabilisasi dan mendorong pertumbuhan.

Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan APBN yang besar, tetapi APBN yang terasa manfaatnya. Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan fiskal seharusnya tidak berhenti pada angka pendapatan, belanja, atau defisit, tetapi juga pada seberapa jauh anggaran negara mampu menciptakan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Menkeu boleh berganti, tetapi pertanyaan publik tetap sama: apakah kebijakan fiskal negara benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat hari ini sekaligus menjaga keuangan negara untuk masa depan?