Solidaritas Umat Islam Tanpa Batas atau Sekadar Retorika? Dilema Pengungsi Rohingya di Negara Muslim

Ilustrasi pengungsi Rohingya di tengah keterbatasan perlindungan di negara-negara mayoritas Muslim, menggambarkan dilema solidaritas keagamaan dan kepentingan politik negara. (Foto: Pexels/Rohingya Creative Production)

Kesamaan identitas keagamaan sering menjadi dasar solidaritas dunia Islam. Namun, ketika solidaritas tersebut berhadapan dengan kepentingan nasional, apakah nilai persaudaraan masih menjadi prioritas?

Solidaritas umat Islam sering digaungkan sebagai salah satu bentuk persatuan dalam menghadapi berbagai persoalan global. Ketika masyarakat Muslim mengalami konflik, diskriminasi, atau krisis kemanusiaan, dukungan dari negara-negara mayoritas Muslim biasanya muncul melalui pernyataan politik, bantuan kemanusiaan, hingga kecaman terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab. Namun, ada satu persoalan yang menarik untuk dipertanyakan: apakah solidaritas tersebut benar-benar berlaku ketika persoalannya mulai bersinggungan dengan kepentingan dalam negeri suatu negara?

Persoalan pengungsi Rohingya menjadi salah satu contoh yang memperlihatkan dilema tersebut. Sebagai kelompok etnis Muslim yang mengalami diskriminasi dan kekerasan di Myanmar, masyarakat Rohingya telah menghadapi pengungsian berkepanjangan. Banyak dari mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari perlindungan di negara lain, termasuk Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia.

Malaysia menjadi salah satu negara tujuan yang menarik untuk diperhatikan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Malaysia memiliki kedekatan identitas keagamaan dengan masyarakat Rohingya. Namun, keberadaan pengungsi di negara tersebut tidak serta-merta menjamin kehidupan yang aman dan layak bagi mereka. Di sinilah muncul kontradiksi antara solidaritas keagamaan yang sering dibicarakan dalam politik dunia Islam dan realitas kebijakan yang diterapkan oleh negara.

Ketika Solidaritas Berhadapan dengan Kepentingan Nasional

Berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), hingga akhir Februari 2026 terdapat sekitar 215.600 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Malaysia. Dari jumlah tersebut, sekitar 126.144 orang merupakan pengungsi Rohingya. Angka ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki peran penting dalam persoalan pengungsian di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun demikian, Malaysia masih menghadapi persoalan dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pengungsi. Salah satu penyebabnya adalah Malaysia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. Selain itu, negara tersebut belum memiliki kerangka hukum suaka nasional yang memberikan pengakuan dan perlindungan menyeluruh kepada pengungsi.

Akibatnya, para pengungsi menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari ketidakjelasan status hukum, kesulitan memperoleh pekerjaan secara legal, hingga terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesamaan agama antara masyarakat Rohingya dan mayoritas penduduk Malaysia belum cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka.

Situasi tersebut semakin kompleks ketika pemerintah Malaysia mulai menerapkan sistem pendaftaran pengungsi melalui Dokumen Pendaftaran Pelarian (DPP) pada Januari 2026. Sistem ini dirancang untuk mengambil alih sebagian fungsi pendataan pengungsi yang sebelumnya dijalankan UNHCR. Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai perlindungan data, kepastian hukum, dan keamanan para pengungsi.

Pada Juli 2026, pemerintah Malaysia bahkan meminta UNHCR untuk menghentikan sementara pendaftaran pengungsi baru ketika pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan pengungsi sendiri. Kebijakan ini menunjukkan bahwa persoalan pengungsi tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga menyangkut bagaimana negara mengelola wilayah, penduduk, dan kepentingan domestiknya.

Tentu, setiap negara memiliki hak untuk mengatur kebijakan imigrasi dan menjaga stabilitas nasional. Namun, persoalannya adalah bagaimana kepentingan tersebut dijalankan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap manusia yang terpaksa meninggalkan negaranya.

Dunia Islam Tidak Selalu Berjalan dalam Satu Kepentingan

Dalam politik internasional, kesamaan identitas tidak selalu menghasilkan kesamaan kepentingan. Negara-negara Muslim memang memiliki keterikatan melalui identitas keagamaan, tetapi masing-masing tetap mempunyai prioritas politik, ekonomi, keamanan, dan kepentingan domestik yang berbeda.

Hal ini dapat dipahami melalui perspektif realisme dalam Hubungan Internasional. Dalam pandangan realisme, negara merupakan aktor utama yang cenderung menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan. Artinya, meskipun dua negara memiliki kesamaan agama, hubungan tersebut tidak otomatis membuat keduanya mengambil keputusan politik yang sama.

Persoalan Rohingya memperlihatkan bagaimana solidaritas Islam dapat menjadi dasar dukungan moral, tetapi belum tentu menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan. Negara dapat menyuarakan pembelaan terhadap umat Muslim yang mengalami penindasan, tetapi ketika harus menerima dan memberikan perlindungan kepada pengungsi, pertimbangannya menjadi jauh lebih kompleks.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dunia Islam bukanlah satu kesatuan politik yang sepenuhnya memiliki pandangan dan kepentingan seragam. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), misalnya, telah berulang kali menyuarakan dukungan terhadap hak-hak masyarakat Rohingya. Dalam pertemuan Kelompok Kontak Menteri OKI pada September 2026, organisasi tersebut kembali menekankan pentingnya penyelesaian politik yang menyeluruh, pemulihan hak kewarganegaraan Rohingya, serta pemulangan pengungsi secara sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

Namun, pernyataan bersama tetap perlu diikuti dengan tindakan yang lebih konkret. Sebab, keberhasilan solidaritas internasional tidak cukup diukur dari seberapa kuat kecaman yang disampaikan, tetapi juga dari seberapa jauh negara-negara terkait bersedia mengambil tanggung jawab.

Mengubah Solidaritas Menjadi Tanggung Jawab Nyata

Persoalan Rohingya seharusnya menjadi momentum bagi negara-negara mayoritas Muslim untuk mengevaluasi kembali makna solidaritas dalam politik global. Solidaritas tidak harus berarti setiap negara wajib menerima seluruh pengungsi tanpa mempertimbangkan kapasitas nasionalnya. Namun, solidaritas juga tidak seharusnya berhenti pada pernyataan dukungan ketika tidak ada tindakan nyata yang menyertainya.

Malaysia, misalnya, dapat memperkuat sistem perlindungan pengungsi melalui kerangka hukum nasional yang lebih jelas. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem pendaftaran pengungsi yang baru tidak justru meningkatkan kerentanan kelompok tersebut. Kepastian mengenai akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan bekerja secara legal juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih layak.

Di tingkat regional, negara-negara ASEAN perlu memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan pengungsi. Sementara itu, OKI dapat mengambil peran lebih aktif dengan mendorong pembagian tanggung jawab antarnegaranya, memperkuat bantuan kemanusiaan, serta meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Myanmar agar akar persoalan pengungsian dapat diselesaikan.

Langkah tersebut penting karena krisis Rohingya bukan hanya persoalan satu negara atau satu kelompok agama. Persoalan ini telah berkembang menjadi tantangan kemanusiaan dan politik internasional yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Pada akhirnya, kasus Rohingya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar mengenai posisi solidaritas Islam dalam politik global. Apakah kesamaan agama hanya menjadi identitas yang digunakan untuk membangun dukungan politik, atau benar-benar menjadi landasan untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan?

Negara memang tidak dapat mengabaikan kepentingan nasionalnya. Namun, kepentingan nasional dan tanggung jawab kemanusiaan seharusnya tidak selalu ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Kedaulatan negara tetap penting, tetapi bukan berarti penderitaan manusia dapat diabaikan begitu saja.

Jika persatuan dunia Islam hanya terlihat ketika kepentingan politik berjalan searah, maka makna solidaritas itu sendiri patut dipertanyakan. Sebab, ukuran solidaritas bukan hanya terletak pada siapa yang kita bela melalui pernyataan, melainkan juga pada siapa yang bersedia kita lindungi melalui tindakan nyata.