Kekayaan yang Membakar Bumi: Siapa Penyebab Krisis Iklim?
ASN di Bid. Yankes, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Batam. Saat ini bertugas sebagai petugas FO stand Dinkes di Mal Pelayanan Publik Kota Batam.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Doni Wardana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPemanasan global bukan lagi sekadar isu abstrak. Ia telah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan sehari-hari dari banjir yang merendam kota dan desa, hingga gelombang panas yang menghanguskan lahan hutan dan pertanian. Namun, siapa yang paling bertanggung jawab? Di tengah narasi yang kerap menyalahkan konsumsi massal, sejumlah laporan terbaru menyoroti peran yang secara tidak proporsional besar dari segelintir pengusaha kaya dunia dalam memicu krisis iklim, serta bagaimana pemerintah di berbagai negara justru memfasilitasi kerusakan tersebut.
Jejak Karbon yang Timpang
Data dari Oxfam dan Greenpeace menunjukkan bahwa 1% populasi terkaya di dunia menyumbang sekitar 40% emisi global apabila dihitung berdasarkan kepemilikan aset, bukan sekadar gaya hidup. Angka ini melonjak tajam dibandingkan kontribusi mereka dalam emisi berbasis konsumsi yang hanya sekitar 15%. Dalam konteks ini, "kepemilikan" mencakup saham, investasi, dan aset finansial yang mereka kendalikan di perusahaan-perusahaan penghasil emisi tinggi seperti sektor minyak, pertambangan, dan industri berat.
Lebih mengejutkan lagi, rata-rata seorang miliarder memiliki portofolio investasi yang menghasilkan 1,9 juta ton CO2 per tahun setara dengan emisi tahunan dari 400.000 kendaraan berbahan bakar bensin. Jika 308 miliarder di dunia dianggap sebagai satu negara, emisi investasi mereka akan menempati peringkat ke-15 negara paling polutif di dunia, melampaui gabungan emisi 118 negara lainnya.
Mengapa Kekayaan Berarti Emisi?
Kekayaan ekstrem tidak hanya berarti jet pribadi, kapal pesiar, atau rumah mewah, meskipun semua itu turut berkontribusi. Yang jauh lebih signifikan adalah bagaimana kekayaan tersebut diinvestasikan. Hampir 60% portofolio investasi miliarder berada di sektor-sektor berisiko iklim tinggi, seperti bahan bakar fosil dan pertambangan. Artinya, setiap dolar yang mereka investasikan secara tidak langsung "membakar" karbon dalam skala masif.
Laporan Greenpeace Afrika pada 2026 memperkirakan bahwa investasi dari 0,01% orang terkaya dunia menimbulkan "utang iklim" senilai hampir US$1 triliun per tahun. Ini adalah nilai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh emisi yang melampaui batas wajar apabila dibagi secara adil sesuai anggaran karbon global untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5°C.
Peran Pemerintah: Memfasilitasi atau Menghentikan?
Jika pengusaha kaya adalah aktor utama dalam emisi berbasis aset, maka pemerintah adalah arsitek sistem yang memungkinkan hal itu terjadi. Di banyak negara, kebijakan fiskal dan energi justru memberikan insentif bagi industri fosil sumber utama emisi global.
Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintah federal memberikan subsidi bahan bakar fosil senilai minimal US$34,8 miliar per tahun. Angka ini bahkan meningkat setelah undang-undang baru pada 2025 menambahkan US$4 miliar subsidi tahunan untuk produksi minyak dan gas. Artinya, uang pajak rakyat digunakan untuk mendukung industri yang paling merusak iklim.
Di Australia, analisis Australia Institute pada 2026 menunjukkan bahwa pemerintah federal dan negara bagian memberikan subsidi fosil senilai AU$16,3 miliar pada tahun fiskal 2025–2026. Ini setara dengan lebih dari AU$30.000 setiap menit uang yang seharusnya dapat dialihkan untuk transisi energi atau program adaptasi iklim.
Kanada pun tidak ketinggalan. Laporan Environmental Defence Canada mengungkapkan bahwa pemerintah federal memberikan lebih dari US$10,2 miliar subsidi dan pembiayaan publik untuk industri minyak dan gas pada 2025. Sejak 2020, total dukungan ini telah mencapai US$85,2 miliar.
Pola Global yang Mengkhawatirkan
Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju. Di seluruh dunia, subsidi fosil masih menjadi bagian dari kebijakan energi nasional. Uni Eropa sendiri berencana merevisi regulasi tata kelola energi pada akhir 2026 untuk menghapus subsidi fosil secara bertahap sebuah pengakuan bahwa praktik ini telah lama berlangsung dan perlu dihentikan.
Masalahnya, subsidi ini tidak hanya mendistorsi pasar energi, tetapi juga memperkuat posisi pengusaha kaya yang berinvestasi di sektor fosil. Dengan kata lain, pemerintah secara tidak langsung membiayai emisi yang dihasilkan oleh portofolio investasi miliarder. Ini menciptakan lingkaran setan: kekayaan menghasilkan emisi, emisi didanai oleh pajak publik, dan kebijakan publik dirancang untuk melindungi kekayaan tersebut.
Solusi yang Harus Diambil
Mengatasi krisis iklim memerlukan langkah-langkah berani yang menargetkan akar masalah: ketimpangan kekayaan dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. World Inequality Lab pada 2026 mengusulkan serangkaian kebijakan radikal, termasuk pajak kekayaan global hingga 20% per tahun untuk miliarder dan pajak penghasilan marginal hingga 90% untuk individu terkaya. Dana yang terkumpul akan dialokasikan ke Global Justice Fund untuk membiayai transisi energi dan program adaptasi iklim di negara-negara berkembang.
Selain itu, laporan Climate Inequality Report 2025 merekomendasikan tiga langkah kunci: pertama, larangan global terhadap investasi baru di sektor fosil; kedua, pajak investasi finansial berdasarkan kandungan karbon aset; dan ketiga, investasi publik besar-besaran dalam infrastruktur rendah karbon.
Di tingkat nasional, pemerintah harus menghapus subsidi fosil secara bertahap dan mengalihkan dana tersebut ke energi terbarukan serta perlindungan sosial. Di Indonesia, misalnya, reformasi subsidi energi dapat dilakukan dengan memberikan transfer tunai langsung kepada keluarga rentan, memungkinkan mereka menggunakan dana untuk solusi energi terbarukan off-grid, dan mengintegrasikan program ini ke dalam sistem perlindungan sosial nasional.
Oxfam juga menekankan pentingnya membuat "pencemar kaya" membayar. Pajak progresif terhadap kekayaan dan keuntungan korporasi paling polutif dapat mengumpulkan triliunan dolar untuk mendanai energi terbarukan, adaptasi iklim, dan solusi berbasis komunitas.
Refleksi untuk Kita Semua
Krisis iklim adalah cermin dari ketimpangan global. Ia memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi yang memusatkan kekayaan pada segelintir orang juga memusatkan kerusakan lingkungan. Mengakui peran pengusaha kaya dan pemerintah bukan berarti meniadakan tanggung jawab individu, melainkan menuntut keadilan iklim yang lebih holistik.
Sebagai masyarakat, kita perlu mendorong narasi yang lebih jujur: bahwa menyelamatkan bumi bukan hanya soal gaya hidup individu, tetapi juga tentang siapa yang mengendalikan modal, bagaimana modal itu digunakan, dan bagaimana kebijakan publik memfasilitasi atau menghentikan kerusakan tersebut. Tanpa mengatasi ketimpangan dan mengakhiri subsidi fosil, target iklim global akan tetap menjadi janji kosong di atas kertas.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi "apakah pengusaha kaya dan pemerintah penyebab pemanasan global?," melainkan "bagaimana kita memastikan bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak lagi menjadi mesin penghancur iklim?" Jawabannya terletak pada keberanian politik, tekanan publik, dan komitmen kolektif untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.