Pencarian populer
USER STORY
10 Desember 2018 14:56 WIB
3
0

Turun ke Jalanan di Polandia Demi Kampanyekan Masalah Perubahan Iklim

Suhu menunjukkan 7 derajat celsius, Sabtu siang (8/12) itu. Tampaknya tak terlalu dingin untuk sekadar berjalan kaki di jalanan Katowice, Polandia. Waktu itu, aku berniat untuk meliput aksi unjuk rasa para aktivis lingkungan dari berbagai organisasi nonprofit seluruh dunia saat Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties (COP) UNFCCC ke-24.

Untungnya, kerumunan massa berkumpul sekitar 200 meter dari apartemen yang aku tinggali di kawasan Gliwicka. Dari jauh lamat-lamat orasi para demonstran mulai terdengar. Berbagai pamflet, poster, dan spanduk mereka bawa sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap masalah lingkungan dan perubahan iklim.

We need justice climate. There is no plan-et B,” seru para demonstran.

Intinya sama, mereka menuntut pemimpin dunia segera bertindak mencari jalan untuk mengatasi kegiatan yang memengaruhi perubahan iklim. Meminta dunia mengurangi penggunaan batu bara, menghentikan deforestasi, hingga memberikan keadilan dalam upaya mengurangi emisi karbon.

Atmosfer solidaritas antarwarga dunia sangat terasa dalam aksi damai ini. Bagaimana tidak, ribuan masyarakat sipil dari seluruh dunia membaur bersama di jalanan Katowice dengan tujuan yang sama. Meski suhu turun menjadi 6 derajat ditambah angin, namun tak menyurutkan semangat para demonstran. Sesekali mereka meneriakkan yel-yel, bernyanyi, dan menari bersama.

Karena hutan adalah ibu kita dan hutan adalah payung bagi dunia kita. So, mari selamatkan dan jaga hutan kita

- Alfa Ahoren

Terkadang aku juga ikut meneriakkan ‘We need climate justice’ dalam aksi ini. Artinya, setiap negara harus memiliki hak dan tanggung jawab yang adil dalam mengatasi perubahan iklim dunia, namun tetap memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing. Sehingga tak ada lagi beban yang hanya dipikul oleh negara berkembang atau negara maju.

Memegang kertas karton berwarna kuning dan bertuliskan ‘Kalau kao diam, kitong punah. Ayo jaga hutan’ (Kalau kamu diam, kita punah. Ayo jaga hutan), aku ingin membuktikan bahwa Indonesia juga mengalami masalah serius terkait lingkungan.

Aku turut menyuarakan masalah hutan di Papua yang kurang mendapatkan perhatian, padahal hutan Papua mulai terdeforestasi demi kepentingan manusia rakus.

Di sini aku bertemu dengan seorang anak perempuan asli Papua, Alfa Ahoren (22 tahun). Alfa datang jauh dari Manokwari hanya ingin menyuarakan masalah lingkungan di tempat tinggalnya, khususnya hutan Papua. Ia tampak tak ragu bergabung dengan masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk berunjuk rasa dan mengampanyekan masalah lingkungan.

“Pesan yang ingin saya sampaikan kalau kau diam kita pun punah. Kau harus bersuara menyuarakan hak-hak kita yang dirampas oleh kapitalisme,” ujar Alfa.

"Karena hutan adalah ibu kita dan hutan adalah payung bagi dunia kita. So, mari selamatkan dan jaga hutan kita," imbuh Alfa.

Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai pemilik hutan hujan (rainforest) terbesar setelah Brazil dan Republik Kongo. Sayangnya sebagian hutan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan telah terdeforestasi untuk sawit, tanaman komoditas, hingga pemukiman. Padahal hutan hujan adalah kunci untuk mengurangi emisi karbon.

Sementara itu, Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon hingga 29 persen atau 2,8 giga ton, pada 2030. Target tersebut bisa meningkat hingga 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nubaya Bakar, Indonesia telah berhasil mengurangi emisi karbon dioksida hingga 820 juta ton pada 2016. Kemudian Indonesia melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) menargetkan penurunan emisi hingga 0,8 giga ton, pada 2018.

Target ini berdasarkan komitmen pemerintah Indonesi dalam Perjanjian Perubahan Iklim Paris atau Paris Agreement yang ditandatangani saat COP21 di Paris, pada 2015.

Melalui kesepakatan itu, setiap negara peserta harus mengurangi emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida. Hal ini untuk mendukung pengurangan laju pemanasan global hingga di bawah 1,5-2 derajat celsius selambat-lambatnya pada 2030.

Namun, hingga saat ini belum ada pedoman dan kerangka kerja dari Perjanjian Paris itu. Padahal, target utama dari COP24 ini adalah menghasilkan kerangka kerja dari Perjanjian Paris yang nantinya tertuang dalam ‘Katowice Rulebook’.

Sebab, negosiasi dan perundingan yang dilakukan antara negara berkembang dan maju berjalan alot. Sanggah-menyanggah dan saling menuntut hak serta tanggung jawab masih terjadi.

Semisal, negara berkembang ingin agar negara maju membantu terkait pendanaan dan teknologi dalam mengurangi emisi karbon. Sementara, negara maju kritis terhadap pendanaan karena itu bukan suatu kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian Paris.

Oleh karena itu, masyarakat sipil dari seluruh dunia bersatu turun ke jalanan di Katowice mengingatkan kepada para politikus, pemimpin negara, dan pemangku kepentingan untuk segera bangun dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan dunia dalam mengatasi perubahan iklim.

Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.60