Lantik Deputi Perencanaan SKK Migas, Menteri ESDM: Kawal Alih Kelola Blok Rokan

Menteri ESDM Arifin Tasrif melantik pejabat pimpinan SKK Migas. Foto: Kementerian ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, melantik Deputi Perencanaan pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Benny Lubiantara, Selasa (27/7).

Dengan diangkatnya Benny, Arifin berharap jajaran pimpinan SKK Migas dapat diperkuat dengan berbagai terobosan dan langkah strategis.

"Kami ucapkan selamat kepada Benny Lubiantara, atas kepercayaan pimpinan yang diberikan kepada Saudara. Dengan harapan kiranya Saudara dapat memperkuat jajaran Pimpinan SKK Migas dengan melakukan terobosan-terobosan dan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kinerja SKK Migas, dengan mengedepankan integritas sesuai sumpah jabatan serta pakta integritas yang telah Saudara ucapkan," ujar Arifin dalam sambutannya di Kantor Kementerian ESDM.

Kepada SKK Migas, Arifin berpesan agar SKK Migas dapat menjaga tingkat produksi migas nasional. Di antaranya adalah mengawal alih kelola Wilayah Kerja Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

"Untuk menjaga tingkat produksi migas nasional, saya berpesan khusus agar alih kelola Wilayah Kerja Rokan yang akan terjadi tanggal 8 Agustus 2021 dari PT. CPI kepada PT. Pertamina Hulu Rokan agar dikawal dengan baik sehingga proses alih kelola dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu tingkat produksi minyak di blok ini," tutur Arifin.

Tahun 2021, menurut Arifin adalah tahun yang sangat menantang bagi sektor migas, antara lain dalam tantangan dalam mencapai target hulu migas, yakni produksi dan lifting migas.

"Sebagai gambaran, capaian lifting minyak sebesar 666,6 ribu barel minyak per hari, atau 94,6 persen dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD, sedangkan lifting gas sebesar 5.430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96,3 persen," jelasnya.

Di tengah tantangan yang dihadapi, ternyata sektor migas tetap mampu memberikan kontribusi yang cukup baik bagi keuangan negara. Tercatat, selama periode semester I tahun 2021, penerimaan negara di sektor hulu migas mencapai sekitar USD 6,67 miliar atau setara Rp96,7 triliun.

"Penerimaan sebesar ini adalah 91,7 persen dari target yang dicanangkan dalam APBN 2021," tandas Arifin.

Nilai positif pada penerimaan negara itu tidak lain akibat dari kenaikan harga minyak dunia yang juga turut mendongkrak Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Tercatat ICP bulan Juni 2021 mencapai US$ 70,23/barel, sedangkan rata-rata ICP Januari-30 Juni 2021 sebesar USD62,42/barel.