Manfaat Kesadaran Pajak dengan Teori Nudge untuk Pendidikan dan Kesehatan

Pajak memainkan peran krusial dalam mendanai sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, dua pilar utama yang membentuk masa depan bangsa. Namun, di Indonesia kesadaran dan kepatuhan pajak masih menjadi tantangan besar. Kutipan bijak John F. Kennedy, "Jangan tanyakan apa yang negara dapat lakukan untukmu, tanyakan apa yang kamu dapat lakukan untuk negaramu," menjadi semakin relevan ketika kita membicarakan kewajiban perpajakan.

Menurut Pajakku.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target kepatuhan formal tahun 2024 sebesar 83,22%. Namun, hingga 30 April 2024, tingkat kepatuhan formal baru mencapai 73,58% dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan sebanyak 14.186.630. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa target rasio kepatuhan formal mungkin tidak akan tercapai. Meskipun DJP telah meluncurkan beberapa program seperti inklusi kesadaran pajak dan tax center untuk meningkatkan rasio tersebut, hasilnya masih belum maksimal.

Ilustrasi teori nudge. Sumber : iStock

Salah satu pendekatan menarik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah teori nudge. Dalam konteks pajak, nudge dapat digunakan untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak melalui perubahan kecil dalam cara penyampaian informasi atau penataan sistem pembayaran.

Penerapan Teori Nudge untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak di Indonesia

Bayangkan betapa luar biasanya jika kita bisa mengubah perilaku jutaan orang hanya dengan dorongan kecil, tanpa memaksa mereka. Inilah keajaiban dari teori nudge, yang diperkenalkan oleh ekonom Richard Thaler dalam buku, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Karena efektifitasnya, teori nudge sering kali dipertimbangkan sebagai solusi kebijakan pemerintah. Di beberapa negara, penerapan teori nudge telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak.

Di Inggris, HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) menggunakan pesan pribadi yang mengingatkan wajib pajak bahwa sebagian besar warga telah membayar pajak tepat waktu, yang meningkatkan pembayaran pajak sebesar 5%. Di Swedia, Skatteverket (Swedish Tax Agency) memberikan lencana digital kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu, meningkatkan kepatuhan pajak hingga 4%.

Untuk Indonesia, teori nudge bisa diterapkan melalui strategi inovatif, hanya dengan simplifikasi proses perpajakan. Sebenarnya DJP telah mulai menerapkan beberapa elemen nudge dalam programnya karena mendorong wajib pajak dengan digitalisasi pelaporan dan pembayaran. DJP sudah memulai dengan aplikasi M-Pajak dan situs DJP untuk memudahkan wajib pajak mengakses informasi dan melaporkan SPT online. Namun, untuk efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan sistem one stop service yang responsif dan terpadu.

Sistem one stop service ini mengintegrasikan semua layanan perpajakan dalam satu platform, memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT, membayar pajak, memadankan NIK-NPWP, mengaktifkan EFIN, dan berkonsultasi. Dengan fitur seperti pengingat jatuh tempo, simulasi perhitungan pajak, dan informasi terbaru, sistem ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ilustrasi nudge mendorong kesadaran pajak. Sumber : iStock

Meskipun langkah-langkah ini positif, tantangan tetap ada di depan mata. Pertama, kesenjangan digital di Indonesia yang masih menganga lebar. Banyak wajib pajak di pedesaan mengalami kesulitan mengakses dan menggunakan aplikasi daring, terutama di wilayah-wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk mengatasi ini, diperlukan upaya peningkatan literasi digital di wilayah tersebut.

Kedua, kualitas aplikasi yang dikembangkan juga harus diperhatikan. Rating rendah aplikasi M-Pajak di Playstore, akibat banyaknya keluhan error, menunjukkan perlunya pengembangan aplikasi yang stabil dan mudah digunakan. Dukungan teknis yang responsif juga sangat penting untuk membantu para wajib pajak.

Ketiga, ada aspek sosial dan budaya yang perlu dipertimbangkan. Kampanye publik yang melibatkan tokoh masyarakat atau influencer bisa menjadi pendekatan yang lebih personal dan kontekstual, sehingga lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Keempat, transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik. Meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar digunakan dengan baik adalah kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih kuat dan dipercaya.

Manfaat Pajak untuk Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan kesadaran pajak memiliki peran krusial dalam mendukung penerimaan pajak yang esensial bagi sektor-sektor vital. Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan inisiatif seperti biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi), yang bukan hanya membangun sekolah-sekolah modern, tetapi juga membuka pintu akses pendidikan berkualitas untuk setiap lapisan masyarakat.

Di sektor kesehatan, dana pajak menjadi tulang punggung program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan upaya pencegahan stunting, menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi prevalensi gizi buruk yang mengancam masa depan anak-anak kita.

Kesimpulan

Tantangan zaman ini menuntut solusi inovatif. Salah satu teori yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah teori nudge. Dengan penerapan yang tepat, teori ini bisa memberikan dorongan yang efektif. Namun, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas nudge.

Melihat semua manfaat ini, pajak seharusnya dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan sebagai beban. Membangun fondasi yang kuat untuk bangsa memerlukan dukungan dan partisipasi dari setiap warga negara. Pajak adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah dan berkelanjutan.

Slogan "Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini" bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan panggilan untuk bertindak dan menyiapkan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik melalui partisipasi aktif dan kesadaran pajak yang tinggi.