Jalan Poros Kendari - Konawe Selatan Rusak Parah, Dipenuhi Lubang Besar

Sejumlah pengendara berusaha menghindari lubang yang dipenuhi air akibat jalan rusak yang menghubungkan Kendari-Konsel. Foto: Sunarianto.

Kondisi ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Kendari-Motaha, Konawe Selatan kondisinya kian hari kian memprihatinkan. Jalan yang panjangnya mencapai 30 km ini dipenuhi jalan rusak dan berlubang.

Ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) seakan tidak dipedulikan, padahal mobilitas masyarakat dalam mengunakan jalur tersebut sangat besar.

Ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah berada di Kecamatan Angata, Mowila dan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Kondisi jalan di tiga kecamatan ini layaknya kubangan yang dipenuhi air dan lumpur saat musim penghujan datang. Jika tidak berhati-hati pengendara bisa saja jatuh atau terperosok ke dalam lubang besar.

Deden (26) seorang pengguna jalan yang berasal dari Kota Kendari mengaku geram dengan kondisi jalan, selain waktu yang terbuang akibat jalan rusak.

"Saya juga baru lewat ini, saya fikir jalannya bagus rupanya kalau tidak hati-hati kita bisa celaka. Apalagi seperti musim hujan begitu jalan dipenuhi air yang tergenang," ucapnya dengan nada kesal, pada Kamis (22/7).

Sementara itu, warga Desa Puusanggula, Kecamatan Angata, Kabupaten Konsel, Maman mengungkapan hal yang serupa.

Dirinya begitu kesal dengan pemerintah Provinsi Sultra terkesan abai terhadap kondisi jalan, apalagi jalan itu merupakan tempat yang ia lalui setiap harinya.

Seingat dia, tahun lalu (Red-2020) Pemprov Sultra melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan SDA Sultra berjanji bakal mengalokasikan anggaran pengaspalan sepanjang 1 km di ruas jalan yang rusak itu.

Jalan penghubung Kota Kendari dan Konawe Selatan dipenuhi jalan rusak dan berlubang. Foto: Sunarianto.

Akan tetapi hingga hari ini janji itu belum direalisasikan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Sultra. Padahal kala itu pemprov sultra telah berjanji yang dituangkan dalam surat pernyataan.

"Teman-teman aktivis pernah menutup jalan dan disitu pemerintah berjanji, tapi sampai sekarang belum ada pengaspalan," bebernya.

Baginya, jalan merupakan hal urgen yang harusnya cepat dituntaskan oleh pemerintah. Jika tidak, banyak faktor yang akan berdampak, mulai dari roda ekonomi hingga mobilitas masyarakat.

Sehingga ia berharap, pemerintah segera melakukan tindakan, sebelum ruas jalan poros Kendari-Motaha parah dan tidak dapat lagi dilalui, meski kondisinya saat ini memang sudah tidak layak untuk digunakan.

"Pemerintah harus secepatnya bertindak, paling tidak ada penanganan darurat biar bukan di aspal dulu," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sultra, Burhanuddin mengatakan, anggaran pemeliharaan hingga pengaspalan ada dianggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk 2021.

Hanya lanjut dia, anggaran pemeliharaan tersebut belum dapat dicairkan karena ada kendala berupa persyaratan e-katalog yang belum keluar.

“Kami sedang mengusahakan supaya e-katalognya keluar, agar anggaran pemeliharaan dapat digunakan,” ujar dia saat ditemui pada beberpa waktu yang lalu.

Meski begitu, dirinya belum bisa memastikan apakah proyek pengaspalan akan dimasukan pada APBD perubahan 2021 atau tidak. Ia hanya memastikan jika tahun ini jalan poros Lambuya-Motaha hanya dapat jatah pemeliharaan jalan di sejumlah titik dengan asumsi anggaran kurang lebih Rp 700 juta.

“Insyah tahun ini ada perbaikan dan pemiliharaan jalan, tapi tidak dengan pengaspalan,” katanya.

Ia juga mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 30 miliar jika akan melakukan pengaspalan jalan yang menghubungkan Lambuya-Motaha.

“Itu yang kita usahakan agar tahun depan kita programkan untuk pembenahan dan pengaspalan sesuai dengan jalur yang parah rusaknya," tutupnya.