Tito Tagih 2 Bupati di Sultra Segera Tuntaskan Dana Pilkada ke Bawaslu

Menteri Dalam Negeri Mendagri, Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rakor Pilkada di Sultra, pada Kamis (9/7). Foto: Abdillah/kendarinesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menagih dua Bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang belum juga menuntaskan transfer anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dua kepala daerah yang ditagih tersebut oleh adalah Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin dan Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin Dangga.

“Konut ini baru 54,35 persen. Bisa jadi seratus persen kapan ini pak? Konsel juga ini masih rendah, baru 19,17 persen,” kata Tito saat membuka Rakor Pilkada di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (9/7).

Saat dimintai tanggapan, Bupati Konsel Surunudin mangaku masih menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum juga diturunkan oleh Kementerian Keuangan senilai 27 miliar sejak 2018.

"Kami masih menunggu dana bagi hasil Pak, ini kita punya hak-hak DBH dari kementerian keuangan sejak 2018 senilai 27 miliar belum diturunkan," kata Surunudin menjawab pertanyaan Tito.

Tetapi menurut Tito, DBH tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan anggaran Pilkada ke Bawaslu. Karena kata Mantan Kapolri itu, Konsel masih memiliki saldo 59 miliar.

"Saya melihat saldo di kas bapak per hari ini bapak punya anggaran 59,12 miliar, kalau alasan bapak itu masalah DBH dan Kementerian Keuangan tidak menurunkan itu menjadi penghambat, dua-duanya saya akan minta diperiksa," tegas Tito.

"Apakah masalahnya betul-betul karena itu, atau sudah ada proyek yang duluan, kalau ada proyek, saya perintahkan Kapolda periksa proyeknya," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Surunuddin Dangga langsung membantahnya.

"Tidak ada pak, kami hanya fokus dana COVID dan pemilu" jawabnya.

Sikap tegas Tito menagih komitmen kepala daerah menyangkut anggaran Pilkada, terutama yang melekat pada Bawaslu Sultra ini bukan tanpa sebab.

Pasalnya, saat rakor Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, mengeluh masih ada kepala daerah yang belum menyelesaikan transfer dana penyelenggaraan Pilkada.

“Bawaslu ini setengah mati kasian mau laksanakan agenda nasional tidak ada anggarannya,” kata Tito.

Untuk itu dirinya meminta kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi, agar ikut mengawasi Bupati yang belum 100 persen mentransfer dana Pilkada sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang telah disepakati.

"Nanti pak Gubernur tolong bantu awasi pak. Akan kami beri sanksi kepala daerah yang tidak melaksanakan komitmen menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020," pungkasnya.

***

Abdillah