BPI KPNPA RI Minta Menkopolhukam Kawal Kasus Korupsi di Lingga

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar.

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) yang dinilai tidak optimal dalam menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Lingga.

Menurut Rahmad Sukendar, meskipun telah ada surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang meminta Kejati Kepri untuk segera menangani kasus tersebut, hingga kini belum ada tindakan tegas yang diambil.

"Seharusnya semua laporan yang masuk ke Kejati mendapat atensi dan ditindaklanjuti secara serius. Apalagi sudah ada arahan dari Jampidsus, tetapi justru semuanya seperti dimentahkan," ungkap Rahmad Sukendar dalam keterangannya, Kamis, 30 Januari 2025.

Ia juga mempertanyakan apakah ada tekanan dari pejabat kejaksaan dan legislatif yang memiliki kedekatan dengan pejabat di Kabupaten Lingga sehingga banyak laporan dugaan korupsi yang diadukan masyarakat tidak berjalan di Kejati Kepri.

Rahmad Sukendar menegaskan bahwa BPI KPNPA RI akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

"Kami akan melaporkan langsung ke Menko Polhukam dan Komisi III DPR RI agar ada pengawasan lebih ketat terhadap kasus korupsi di Lingga ini," tambahnya.

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis anti korupsi juga telah melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Negeri, namun tidak mendapatkan respons penanganan yang serius.

Para pelapor kemudian meminta Jaksa Agung untuk melakukan pengawasan terhadap kasus yang dilaporkan.

Menanggapi hal itu, Kejaksaan Agung menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat dari Jampidsus yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Kepri perihal pelimpahan penanganan perkara korupsi. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak kejaksaan.

Situasi ini menjadi perhatian serius bagi Jaksa Agung melalui Jamwas terkait kinerja Kejaksaan Tinggi Kepri yang dinilai tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.

BPI KPNPA RI berharap langkah ini dapat mendorong proses hukum yang lebih transparan dan adil, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.